Revolusi Ekonomi Pancasila: Menkop Ferry Juliantono Ajak Pesantren Menjadi Motor Utama Koperasi Nasional
RadarLokal — Di tengah sejuknya udara perbukitan Megamendung, Bogor, sebuah momentum besar bagi kebangkitan ekonomi umat baru saja terukir. Dalam suasana khidmat acara Multaqo Pengajian Guru-Guru dan Ulama se-Jawa Barat yang digelar di Pondok Pesantren Alam Agrikultural, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono membawa misi besar: mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat melalui jalur pesantren.
Menghidupkan Kembali Roh ‘Sokoguru’ Perekonomian
Menteri Koperasi Ferry Juliantono hadir bukan sekadar untuk seremoni, melainkan untuk menyulut kembali api semangat koperasi yang selama ini seolah terpinggirkan oleh arus kapitalisme global. Dalam orasinya di hadapan para ulama dan tokoh masyarakat, Ferry menekankan bahwa koperasi harus kembali ke khitahnya sebagai ‘sokoguru’ atau tiang utama penyangga ekonomi nasional.
Visi ini, menurutnya, adalah amanat murni konstitusi dan cita-cita luhur para pendiri bangsa yang ingin melihat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama beberapa dekade terakhir, sistem ekonomi tanah air dinilai terlalu didominasi oleh kekuatan pasar yang liar dan cengkeraman korporasi besar. Dampaknya nyata: jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin menganga lebar.
“Presiden memiliki tekad kuat agar koperasi kembali pada marwahnya, seperti yang dulu dicita-citakan oleh para pemimpin bangsa kita. Negara tidak boleh absen; negara harus hadir mengatur sistem ekonomi agar tercipta keadilan yang merata, dan instrumen paling ampuh untuk itu adalah koperasi,” tegas Ferry dengan nada optimis.
Jejak Sejarah: Dari Cokroaminoto hingga Modernitas Pesantren
Ferry Juliantono juga membawa audiens kembali ke masa lalu, mengingatkan bahwa akar koperasi di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pergerakan Islam. Ia menceritakan bagaimana tokoh bangsa H.O.S. Cokroaminoto pada tahun 1913 telah mempelopori gerakan ekonomi kerakyatan melalui prinsip-prinsip kebersamaan. Hal ini menjadi bukti otentik bahwa nilai-nilai gotong royong dalam koperasi sangat selaras dengan napas kehidupan di dalam pondok pesantren.
Acara yang dihadiri langsung oleh pendiri sekaligus pengasuh Ponpes Alam Agrikultural, Habib Rizieq Syihab, beserta jajaran ulama dan asatidz se-Jawa Barat ini menjadi panggung sinergi antara pemerintah dan institusi agama. Ferry menilai, pesantren bukan sekadar tempat menimba ilmu agama, melainkan benteng pertahanan ekonomi yang paling potensial di akar rumput.
Akselerasi KDKMP: 83.000 Desa Menuju Kemandirian
Pemerintah saat ini tidak hanya bermain di level wacana. Melalui Kementerian Koperasi, Ferry Juliantono menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengakselerasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ambisius ini ditargetkan menjangkau 83.000 desa dan kelurahan di seluruh penjuru Indonesia.
KDKMP dirancang dengan tiga fungsi strategis yang saling terintegrasi:
- Distribusi Kebutuhan Pokok: Menjadi rantai pasok utama bagi pupuk, benih, dan bahan pangan langsung ke tingkat desa, memangkas perantara yang sering kali merugikan petani.
- Penyerap Produk Lokal: Koperasi akan bertindak sebagai offtaker yang menampung seluruh hasil pertanian dan peternakan masyarakat desa, memastikan harga tetap stabil dan kompetitif.
- Kanal Bantuan Sosial: Menjadi jalur distribusi resmi untuk bantuan pemerintah seperti Bansos dan BLT, sehingga penyaluran lebih transparan dan tepat sasaran.
Dengan ekosistem ini, diharapkan perputaran uang tetap berada di lingkungan desa dan mampu menggerakkan roda ekonomi desa secara signifikan.
Mendorong Pesantren Masuk ke Sektor Riil
Secara khusus, Ferry memberikan tantangan kepada Ponpes Alam Agrikultural dan berbagai ormas Islam untuk memperkuat Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Ia tidak berbicara tanpa bukti; kesuksesan Kopontren Sidogiri dan Sunan Drajat dijadikan rujukan utama. Kedua pesantren tersebut telah membuktikan diri mampu memiliki pabrik sendiri, pusat grosir raksasa, hingga sistem pembiayaan syariah yang mandiri.
Sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ferry mengajak umat Islam untuk tidak lagi sekadar menjadi nasabah pasif di perbankan syariah. Waktunya telah tiba bagi pesantren untuk terjun langsung ke sektor riil dan memproduksi kebutuhan harian secara mandiri.
“Kita ingin pesantren mulai memproduksi sendiri kebutuhan masyarakat, mulai dari sabun, kecap, hingga saus. Produk-produk ini nantinya akan dipasarkan secara luas melalui jaringan gerai koperasi desa. Kami akan memberikan pendampingan, pembinaan, hingga akses pembiayaan melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir),” jelasnya.
Sinergi Melawan Hegemoni Oligarki
Dukungan penuh datang dari Habib Rizieq Syihab. Ia memandang langkah yang diambil Menkop Ferry Juliantono sebagai strategi jitu untuk menghidupkan kembali sistem ekonomi kerakyatan yang selama ini tergerus. Bagi Habib Rizieq, koperasi adalah senjata efektif untuk melawan hegemoni oligarki yang mendominasi pasar Indonesia.
Dalam pandangannya, kemandirian ekonomi umat adalah kunci kedaulatan bangsa. Beliau memberikan analogi sejarah tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan terobosan ekonomi di Madinah untuk mematahkan dominasi pasar yang tidak adil kala itu. Strategi Rasulullah tidak menggunakan kekerasan, melainkan dengan membangun persatuan di masjid dan mempersaudarakan kaum Muhajirin serta Ansar.
“Persaudaraan itulah yang menjadi fondasi usaha bersama. Apa yang kita kenal sebagai koperasi saat ini sebenarnya adalah perwujudan dari nilai-nilai persaudaraan dan berbagi beban yang telah diajarkan sejak zaman Nabi,” ungkap Habib Rizieq menutup diskusi tersebut.
Kesimpulan: Membangun Ekosistem Gotong Royong
Penguatan ekonomi syariah melalui wadah koperasi bukan lagi urusan bisnis semata. Ini adalah upaya ideologis untuk menggeser nilai-nilai materialisme yang serakah dengan nilai gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.
Dengan dukungan pemerintah melalui regulasi dan pendanaan, serta dukungan ulama melalui basis massa pesantren, optimisme akan lahirnya ekosistem ekonomi baru kian nyata. Koperasi bukan lagi masa lalu, melainkan masa depan cerah bagi kedaulatan ekonomi Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.