Skandal Korupsi Makan Bergizi Gratis: Hasto Kristiyanto Ungkap Kekecewaan Terhadap Pengabaian Suara Kritis

RadarLokal — Sebuah awan mendung menyelimuti program kemanusiaan yang seharusnya menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, secara terbuka menyatakan rasa prihatinnya yang mendalam atas mencuatnya kasus korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasto menegaskan bahwa rentetan peristiwa memilukan ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah dan pihak terkait mau lebih membuka telinga terhadap berbagai masukan dan kritik yang datang dari masyarakat sejak awal program ini dicanangkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai menghadiri acara pemutaran film yang diselenggarakan oleh Kulturnesia dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno di Metropole XXI, Jakarta Pusat, pada Minggu (7/6/2026). Dengan nada bicara yang tenang namun penuh penekanan, ia menyoroti bagaimana suara-suara kritis seringkali dianggap sebagai angin lalu, padahal di sanalah letak deteksi dini terhadap potensi penyimpangan anggaran negara.

Baca Juga Jejak WNA dalam Isu Prostitusi Anak di Jakarta-Bekasi: Polda Metro Jaya Ungkap Fakta Mengejutkan

Aspirasi Kritis yang Terabaikan Sejak Dini

Menurut Hasto, indikasi adanya ketidakberesan dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis sebenarnya sudah tercium oleh publik jauh sebelum kasus ini masuk ke ranah hukum. Ia berpendapat bahwa pengawasan yang ketat dan respons cepat terhadap kritik adalah kunci utama dalam menjaga integritas program nasional berskala besar.

“Kalau sekiranya mendengarkan aspirasi dari suara-suara kritis, hal itu sebenarnya bisa dicegah sejak awal,” ujar Hasto dengan raut wajah serius. Ia menilai bahwa dinamika demokrasi yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi kontrol sosial. Namun, ketika kritik dianggap sebagai penghambat, maka pintu bagi para oknum untuk melakukan tindakan koruptif justru akan terbuka lebar.

Baca Juga Duka Mendalam di Balik Tragedi Kereta Bekasi: Mengenal Sosok Nurlaela, Guru Berdedikasi yang Berpulang Terlalu Cepat

Kekecewaan ini bukan tanpa alasan. PDIP sebagai partai yang mengusung semangat ‘wong cilik’ melihat bahwa program ini sangat krusial bagi masa depan anak-anak bangsa. Namun, ketika anggaran yang seharusnya diubah menjadi asupan nutrisi justru berakhir di kantong pribadi, hal itu menjadi sebuah tragedi moral yang tidak termaafkan.

Instruksi Tegas PDI Perjuangan: Larangan Komersialisasi Program Rakyat

Hasto Kristiyanto juga membeberkan langkah preventif yang telah diambil oleh internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Sejak munculnya kejanggalan-kejanggalan awal, DPP PDIP telah mengeluarkan instruksi yang sangat keras kepada seluruh kadernya di seluruh tingkatan untuk tidak ikut campur dalam aspek komersial program MBG.

“Maka dari PDI Perjuangan sejak awal ketika melihat ada yang tidak beres di situ, kami mengeluarkan instruksi larangan bagi seluruh anggota kader PDI Perjuangan untuk terlibat di dalam berbagai komersialisasi dari program yang untuk rakyat,” tegasnya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kader partai tetap berada pada jalur pengabdian dan pengawasan, bukan malah menjadi bagian dari masalah.

Baca Juga Tragedi Maut di Bojongsari: Penumpang Motor Tewas Terlindas, Sopir Truk Melarikan Diri

Hasto menekankan bahwa program-program sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat, seperti pangan dan gizi, tidak boleh dijadikan ladang bisnis bagi segelintir elit politik maupun birokrat. Integritas kader diuji dalam bagaimana mereka menjaga jarak dari godaan anggaran yang besar demi kepentingan publik yang lebih luas.

Membongkar Borok di Badan Gizi Nasional (BGN)

Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat dalam menangani kasus ini dengan menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka utama. Mereka adalah Dadan Hindayana yang menjabat sebagai Kepala BGN, serta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiganya diduga kuat menjadi otak di balik skema manipulasi yang merugikan negara dalam jumlah yang fantastis.

Baca Juga Komitmen Tanpa Kompromi: Propam Perketat Disiplin Internal Lewat Gaktiblin di Berbagai Wilayah

Modus operandi yang dijalankan tergolong sangat sistematis. Para tersangka diduga melakukan intervensi langsung dalam proses verifikasi portal mitra BGN. Tujuannya sangat jelas: memastikan yayasan-yayasan yang secara rahasia mereka miliki tetap lolos verifikasi meskipun secara administratif dan kapabilitas sebenarnya tidak layak untuk mengelola program tersebut.

Lebih jauh lagi, investigasi menemukan bahwa para tersangka memiliki afiliasi dengan sejumlah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Melalui jaringan ini, aliran dana segar dari kas negara mengalir deras setiap harinya ke rekening yayasan-yayasan ‘boneka’ tersebut, mencapai angka miliaran rupiah. Ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan untuk menyehatkan bangsa.

Markup Gila-gilaan: Dari Motor Listrik Hingga Sepatu

Satu hal yang membuat publik geleng-geleng kepala adalah fakta mengenai jenis pengadaan yang dikorupsi. Bukannya berfokus pada bahan pangan berkualitas, anggaran justru dialihkan untuk pengadaan barang-barang yang tidak relevan dengan kebutuhan mendesak di lapangan. Kejagung mengungkap adanya praktik markup atau penggelembungan harga pada pengadaan unit motor listrik dan sepatu.

Baca Juga Tragedi di Hebron: Bayi Palestina Berusia 7 Bulan Tewas Akibat Tembakan Pasukan Israel

Tidak tanggung-tanggung, terdapat pengadaan 21.801 unit motor listrik yang harganya telah dikatrol jauh di atas harga pasar. Selain itu, pengadaan 32.000 pasang sepatu di lingkungan BGN juga menjadi objek bancakan. Total nilai anggaran yang dipermainkan dalam skandal ini diperkirakan mencapai Rp 1 triliun—sebuah angka yang seharusnya bisa digunakan untuk memberikan jutaan porsi makanan bergizi bagi anak-anak di daerah terpencil.

Fenomena ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan internal di lembaga yang baru dibentuk tersebut. Pemanfaatan anggaran untuk barang-barang mewah dan tidak esensial di tengah misi mengatasi stunting adalah sebuah ironi yang sangat menyakitkan hati nurani publik.

Dukungan Penuh Terhadap Penegakan Hukum

Meskipun merasa prihatin, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa PDIP memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum lainnya untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Ia berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

“Kami memberikan dukungan terhadap seluruh upaya penegakan hukum,” sebut Hasto. Baginya, penegakan hukum yang tanpa pandang bulu adalah cara terbaik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah. Tanpa adanya keadilan, program sebagus apapun akan selalu dihantui oleh bayang-bayang ketidakpercayaan publik.

Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon politik, melainkan syarat mutlak dalam menjalankan roda pemerintahan. Suara kritis dari masyarakat, pers, dan organisasi sipil harus dipandang sebagai mitra strategis dalam menjaga agar uang rakyat benar-benar kembali ke tangan rakyat.

Harapan Untuk Transformasi Sistem Pengawasan

Ke depan, Hasto berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa di instansi-instansi pemerintah, terutama lembaga baru seperti Badan Gizi Nasional. Digitalisasi sistem yang terintegrasi dan audit berkala yang independen harus diperkuat untuk mempersempit ruang gerak para koruptor.

Program Makan Bergizi Gratis sejatinya adalah investasi jangka panjang untuk generasi mendatang. Jika fondasinya sudah digerogoti oleh rayap-rayap korupsi, maka masa depan bangsa dipertaruhkan. Dengan adanya pengungkapan kasus ini, publik berharap ada perbaikan fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan berpihak pada kebenaran.

Melalui momentum peringatan Bulan Bung Karno ini, Hasto mengajak semua pihak untuk kembali ke khittah pengabdian kepada rakyat. Sebagaimana pesan Sang Proklamator, kekuasaan hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan tujuan untuk memperkaya diri sendiri di atas penderitaan rakyat yang membutuhkan nutrisi demi kelangsungan hidup mereka.