Respons Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Terkait Pelemahan Rupiah: Fokus pada Fondasi Ekonomi, Urusan Kurs Ada di BI

RadarLokal — Di tengah riuhnya deru mesin pesawat dan upacara penyerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebuah dialog singkat namun sarat makna terjadi antara dua petinggi negara. Presiden Prabowo Subianto secara langsung menanyakan kondisi terkini nilai tukar Rupiah yang tengah berada dalam tekanan hebat terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kejadian yang berlangsung pada Senin, 18 Mei 2026 tersebut, memotret dinamika ekonomi nasional yang sedang menghadapi tantangan global. Kurs Dolar AS yang merangkak naik hingga menyentuh level psikologis baru di angka Rp 17.700-an per dolar, menjadi perhatian serius di level tertinggi pemerintahan. Meski demikian, Menkeu Purbaya memberikan jawaban yang tenang dan diplomatis, menekankan pemisahan wewenang antara kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia.

Baca Juga Pasokan Hewan Kurban 2026 Melimpah, Surplus 891 Ribu Ekor Jadi Angin Segar bagi Masyarakat

Momentum Krusial di Lanud Halim Perdanakusuma

Suasana di Lanud Halim Perdanakusuma pagi itu dipenuhi dengan semangat penguatan pertahanan nasional. Namun, isu ekonomi tetap tidak bisa dikesampingkan dari radar sang Presiden. Usai prosesi penyerahan alutsista kepada TNI, Presiden Prabowo menyempatkan diri untuk menyalami para pejabat yang hadir, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Saat berjabat tangan dengan Purbaya, Prabowo melontarkan pertanyaan singkat namun tajam, “Dolar gimana?” Pertanyaan ini seolah mewakili kekhawatiran publik atas pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut. Meskipun Purbaya tidak langsung memberikan penjelasan panjang lebar di depan kamera saat momentum bersalaman tersebut, ia kemudian memberikan klarifikasi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan beberapa saat setelahnya.

Baca Juga Menteri PU Dody Hanggodo Pacu Pembangunan Sabo Dam Aek Tukka: Benteng Mitigasi Bencana Tapanuli Tengah

Dikotomi Wewenang: Kurs Urusan BI, Fondasi Urusan Menkeu

Dalam keterangannya, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pergerakan nilai tukar mata uang asing sepenuhnya berada di bawah otoritas Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Sebagai nakhoda di Kementerian Keuangan, Purbaya memilih untuk fokus pada variabel-variabel yang berada di bawah kendalinya, yakni kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kebijakan fiskal secara menyeluruh.

“Itu kan Dolar bagian bank sentral. Tugas kami di kementerian adalah memastikan bahwa fondasi ekonomi kita tetap bagus dan kokoh. Itu poin utamanya,” tegas Purbaya di hadapan jurnalis. Pernyataan ini menunjukkan sikap optimisme pemerintah bahwa fluktuasi jangka pendek pada nilai tukar tidak serta-merta mencerminkan kerusakan pada struktur ekonomi nasional secara fundamental.

Baca Juga Harga Pertamax Melambung ke Rp 16.250: Pemerintah Siapkan Skema Stimulus Demi Jaga Daya Beli

Mengapa Rupiah Tertekan Hingga Rp 17.700?

Pelemahan Rupiah yang nyaris menyentuh angka Rp 17.700 per Dolar AS tentu memicu diskusi hangat di kalangan analis ekonomi. Berbagai faktor global diyakini menjadi pemicu utama, mulai dari kebijakan suku bunga di Amerika Serikat yang tetap tinggi (higher for longer) hingga ketidakpastian geopolitik yang membuat investor cenderung mengalihkan aset mereka ke mata uang yang dianggap lebih aman (safe haven) seperti Dolar AS.

Meski tekanan eksternal begitu kuat, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dan mengelola stabilitas ekonomi dalam negeri. Penjagaan terhadap defisit anggaran dan optimalisasi penerimaan negara menjadi instrumen penting untuk meredam dampak negatif dari kenaikan harga barang impor akibat melemahnya kurs rupiah.

Baca Juga Strategi Danantara: Mengunci Kebocoran Triliunan Rupiah dan Menakar Ulang Kedaulatan Ekonomi Nasional

Menakar Kekuatan Fondasi Ekonomi Nasional

Pernyataan Purbaya mengenai “fondasi ekonomi yang bagus” bukanlah tanpa alasan. Jika menilik data makroekonomi terbaru, Indonesia masih menunjukkan performa yang cukup resilien. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen, tingkat inflasi yang relatif terkendali dibandingkan negara-negara tetangga, serta neraca perdagangan yang secara konsisten mencatatkan surplus adalah indikator kuat bahwa mesin ekonomi tanah air masih bekerja dengan baik.

Pemerintah juga terus mendorong masuknya investasi asing langsung (FDI) untuk memperkuat cadangan devisa. Dengan fundamental yang kuat, diharapkan fluktuasi nilai tukar yang terjadi saat ini bersifat sementara dan akan kembali menemukan titik keseimbangan baru (equilibrium) seiring dengan intervensi terukur yang dilakukan oleh Bank Indonesia di pasar valas.

Baca Juga Kurs Dolar AS Menggila: 3 Pantangan Bagi Kelas Menengah Agar Dompet Tidak ‘Boncos’

Sisi Humanis di Tengah Diskusi Berat

Menariknya, di tengah perbincangan serius mengenai ekonomi dan nilai tukar, terselip momen humanis yang melibatkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Saat Prabowo bertanya soal dolar kepada Purbaya, Sjafrie menimpali dengan menginformasikan bahwa sang Menteri Keuangan akan segera berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.

“Mau naik haji ini, Pak,” ujar Sjafrie sambil menunjuk ke arah Purbaya. Informasi ini langsung disambut hangat oleh Presiden Prabowo. Momen ini seakan mencairkan suasana kaku yang sempat tercipta akibat pertanyaan mengenai krisis nilai tukar. Keberangkatan Purbaya untuk beribadah di tengah kondisi ekonomi yang dinamis menunjukkan bahwa tugas kenegaraan dan spiritual tetap berjalan beriringan bagi para pejabat publik di tanah air.

Strategi Pemerintah Menghadapi Volatilitas Global

Ke depan, tantangan ekonomi global diprediksi tidak akan semakin mudah. Namun, koordinasi antara otoritas fiskal (Kementerian Keuangan) dan otoritas moneter (Bank Indonesia) dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi kunci utama. Sinkronisasi kebijakan sangat diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak terhambat oleh kebijakan suku bunga, namun di sisi lain inflasi tetap terjaga.

Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terjebak dalam spekulasi mata uang yang berlebihan. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan pasar global setiap saat dan menyiapkan jaring pengaman sosial jika tekanan terhadap Rupiah mulai berdampak signifikan pada harga-harga kebutuhan pokok di pasar domestik.

Kesimpulannya, meskipun angka Rp 17.700 per Dolar AS terlihat mengkhawatirkan secara psikologis, fokus pemerintah tetap pada penguatan struktur ekonomi dari dalam. Sebagaimana disampaikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, selama fondasi ekonomi kita tetap tegak, badai nilai tukar sebesar apa pun seharusnya bisa dilalui dengan manajemen risiko yang tepat.