Strategi Prabowo Redam Gejolak Rupiah: Menilik ‘Resep Lawas’ Burhanuddin Abdullah di Tengah Badai Ekonomi Global

RadarLokal — Di tengah riuh rendah dinamika geopolitik dunia yang kian tak menentu, Istana Kepresidenan Jakarta mendadak menjadi pusat perhatian para pelaku pasar. Presiden Prabowo Subianto secara khusus mengundang sosok veteran perbankan sentral, Burhanuddin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008, untuk membedah arah ekonomi Indonesia yang kini tengah diuji oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah dan tantangan inflasi yang merangkak naik.

Dialog Hangat di Tengah Tekanan Nilai Tukar

Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (22/5/2026) tersebut bukan sekadar seremoni biasa. Burhanuddin Abdullah hadir membawa segudang pengalaman saat dirinya menakhodai Bank Indonesia di masa-masa sulit pasca-krisis. Kehadirannya di Istana merupakan bagian dari langkah strategis Presiden Prabowo untuk menyerap aspirasi dan nasihat dari para ahli demi menjaga stabilitas moneter nasional.

Baca Juga Gebrakan Transmart Full Day Sale 2026: Koleksi Sepeda Pilihan Kini Hanya Rp 1 Jutaan, Cek Promo Spesialnya di Sini!

Kepada awak media yang telah menanti di kompleks Istana, Burhanuddin mengungkapkan bahwa diskusi mereka berfokus pada bagaimana mengelola dampak gejolak global terhadap nilai tukar Rupiah. Meski saat ini Rupiah bertengger di kisaran Rp 17.600 per Dolar AS, Burhanuddin menekankan bahwa fokus utama pembicaraan bukanlah pada angka semata, melainkan pada ketahanan fundamental ekonomi dalam menghadapi tekanan eksternal.

Belajar dari Krisis BBM 2005: Sebuah Komparasi Historis

Salah satu poin paling menarik dalam diskusi tersebut adalah kilas balik ke tahun 2005. Kala itu, Indonesia dihantam badai inflasi hebat akibat keputusan berani pemerintah menaikkan harga BBM hingga 126%. Burhanuddin mengenang bagaimana kebijakan moneter harus bekerja ekstra keras untuk menjinakkan angka inflasi yang melonjak drastis hingga menyentuh level 17%.

Baca Juga Badai Krisis Energi Menghadang: PM Narendra Modi Ajak Rakyat India Perketat Ikat Pinggang demi Selamatkan Rupee

“Situasi sekarang memang memiliki kemiripan dalam hal tekanan, namun sumbernya berbeda. Jika pada 2005 tekanan berasal dari kebijakan domestik terkait BBM, saat ini faktor eksternal global menjadi pemicu utama,” ujar Burhanuddin. Penekanan ini memberikan gambaran bahwa pemerintah saat ini perlu memiliki strategi yang lebih luwes dalam memitigasi risiko yang datang dari luar negeri, seperti kebijakan suku bunga The Fed atau ketegangan rantai pasok global.

Narasi Psikologis: Mengapa Angka Rp 17.600 Terasa Menakutkan?

Secara jernih, Burhanuddin membedah persepsi masyarakat terhadap pelemahan mata uang Garuda. Ia menilai ada semacam trauma kolektif yang membuat publik merasa khawatir berlebihan. Padahal, jika dilihat dari kacamata persentase, depresiasi Rupiah saat ini masih berada dalam batas yang relatif terkendali dibandingkan periode krisis masa lalu.

Baca Juga Bayang-Bayang Badai Efisiensi: Menilik Realitas 23.470 Pekerja Terkena PHK Sepanjang Awal 2026

“Saat ini kenaikannya sekitar 5%. Namun, psikologi masyarakat cenderung membandingkannya dengan masa lalu ketika Rupiah masih di angka Rp 2.500. Itulah yang memicu kekhawatiran,” jelasnya. Ia memaparkan data bahwa pada tahun 2025, depresiasi hanya sebesar 3,4%. Angka 5% saat ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan depresiasi masa krisis yang mencapai 42% atau bahkan 21% pada periode tertentu.

Menurutnya, pemerintah dan otoritas moneter perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat. Tujuannya agar publik tidak terjebak dalam spekulasi atau kepanikan yang justru bisa memperburuk kondisi pasar. Edukasi mengenai fundamental ekonomi saat ini yang jauh lebih kuat dibanding era 1998 atau 2005 menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor.

Baca Juga Stabilitas Perbankan Nasional: OJK Tegaskan Ketahanan Finansial Indonesia di Tengah Gejolak Timur Tengah

Sinergi Fiskal dan Moneter: Kunci ‘Teamwork’ Pemerintah

Lebih lanjut, Burhanuddin Abdullah menekankan pentingnya kerja sama tim atau teamwork antara pemegang kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter di Bank Indonesia. Presiden Prabowo, menurutnya, sangat menaruh perhatian pada sinkronisasi kedua lini ini agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Diskusi lebih diarahkan pada bagaimana fiskalnya, bagaimana moneternya. Bagaimana keduanya bisa menyatu dalam satu napas untuk menyelesaikan masalah bangsa,” imbuhnya. Fokus pada kebijakan fiskal yang disiplin diharapkan mampu menopang langkah-langkah moneter yang diambil oleh Bank Indonesia.

Menakar Efektivitas BI Rate dalam Menjinakkan Inflasi

Meskipun dalam pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas kenaikan BI Rate terbaru, Burhanuddin membagikan resep suksesnya di masa lalu. Sebagai informasi, BI baru saja menaikkan BI Rate menjadi 5,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pertengahan Mei 2026. Langkah ini diambil sebagai respons antisipatif terhadap tekanan inflasi global.

Baca Juga Pasokan Hewan Kurban 2026 Melimpah, Surplus 891 Ribu Ekor Jadi Angin Segar bagi Masyarakat

Burhanuddin menceritakan pengalamannya di tahun 2005 ketika harus menaikkan suku bunga secara agresif hingga mencapai 12,5%. Langkah ‘pahit’ tersebut terbukti mujarab. Setelah pasar merespons positif, suku bunga perlahan diturunkan seiring dengan stabilnya nilai tukar. Hasilnya, pada tahun 2006, inflasi Indonesia berhasil kembali ke level normal di kisaran 6%.

Pengalaman ini seolah menjadi pesan tersirat bahwa kebijakan menaikkan suku bunga yang diambil Bank Indonesia saat ini adalah langkah yang logis dan terukur. Jika dilakukan dengan tepat waktu, kebijakan ini justru akan mempercepat pemulihan dan menjaga daya beli masyarakat dalam jangka panjang.

Optimisme di Tengah Ketidakpastian

Mengakhiri diskusi panjang di Istana, Burhanuddin Abdullah membawa pesan optimisme. Indonesia saat ini memiliki cadangan devisa yang cukup kuat dan fundamental makroekonomi yang jauh lebih stabil dibandingkan dua dekade lalu. Kepemimpinan Presiden Prabowo yang mau membuka diri terhadap masukan para pendahulu dianggap sebagai sinyal positif bagi pasar.

Ke depannya, tantangan memang tidak akan semakin mudah. Namun, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan bank sentral, serta komunikasi publik yang jujur dan transparan, badai ekonomi kali ini diyakini bisa dilewati dengan selamat. Presiden Prabowo Subianto tampaknya ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada perhitungan matang dan pengalaman sejarah yang teruji.

Masyarakat kini menanti langkah nyata selanjutnya dari pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan kebutuhan pokok yang seringkali terdampak langsung oleh fluktuasi Rupiah. Dengan ‘resep’ kolaborasi yang ditekankan oleh Burhanuddin, harapan akan ekonomi yang lebih tangguh kian membuncah di tengah tantangan zaman.