Mengupas Strategi Danantara: Alasan di Balik Pemangkasan Radikal BUMN dari 1.077 Menjadi 200 Perusahaan

RadarLokal — Angin perubahan besar tengah berembus kencang di koridor kekuasaan ekonomi Indonesia. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau yang kini lebih akrab dikenal sebagai Danantara, tengah mempersiapkan sebuah manuver yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah korporasi negara. Tidak tanggung-tanggung, lembaga yang digadang-gadang menjadi ‘Super Holding’ ini berencana melakukan perampingan masif terhadap jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini dianggap terlalu gemuk dan tidak efisien.

Target yang dipatok sangat ambisius. Dari total 1.077 entitas perusahaan yang ada saat ini, pemerintah melalui Danantara berencana memangkasnya hingga hanya menyisakan sekitar 200 hingga 300 perusahaan saja. Langkah ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan sebuah upaya bedah total terhadap ekosistem bisnis negara yang selama ini terbelit dalam birokrasi panjang dan biaya operasional yang membengkak. Investasi masa depan Indonesia kini digantungkan pada seberapa efektif proses perampingan ini berjalan.

Baca Juga Strategi Jitu KAI Logistik: Distribusi Barang Lampaui Target, Batu Bara Dominasi Angkutan Kereta Api 2026

Revolusi Struktur: Mengejar Efisiensi di Tengah Gemuknya Birokrasi

Keputusan Danantara untuk melakukan streamlining atau perampingan ini didasari oleh realitas lapangan yang cukup memprihatinkan. Selama puluhan tahun, jumlah anak, cucu, hingga cicit perusahaan BUMN tumbuh bak jamur di musim hujan. Namun, pertumbuhan kuantitas ini tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas performa finansial. Dony Oskaria, tokoh kunci di balik Danantara, menjelaskan bahwa proses ini ditargetkan harus rampung sepenuhnya pada tahun ini demi menyongsong percepatan ekonomi nasional.

Mengapa perampingan ini mendesak? Karena struktur yang ada saat ini dianggap menciptakan kerumitan yang tidak perlu. Bayangkan sebuah organisasi dengan ribuan entitas yang saling tumpang tindih secara fungsional. Hal ini tidak hanya menyulitkan pengawasan, tetapi juga menciptakan celah bagi inefisiensi yang sangat besar. Dengan memfokuskan sumber daya pada 200-300 entitas yang benar-benar strategis, Danantara berharap bisa membangun BUMN yang lebih sehat dan kompetitif di kancah global.

Baca Juga Sinyal Perdamaian di Selat Hormuz: Mengapa Harga Minyak Dunia Terkoreksi Tajam dan Apa Dampaknya?

Ironi Angka: Ketika Setengah dari BUMN Justru Membebani Negara

Salah satu fakta paling mengejutkan yang diungkapkan oleh pihak Danantara adalah profil kesehatan finansial perusahaan-perusahaan pelat merah saat ini. Dari total 1.077 perusahaan, tercatat sekitar 52% di antaranya berada dalam kondisi merugi. Secara kumulatif, lubang kerugian yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan sakit ini mencapai angka Rp 20 triliun. Sebuah angka yang sangat kontras dengan misi BUMN sebagai agen pembangunan sekaligus pencetak laba bagi kas negara.

Kondisi ini menegaskan bahwa kuantitas perusahaan tidak menjamin kekuatan ekonomi. Sebaliknya, banyaknya entitas yang merugi justru menjadi parasit bagi induk perusahaan yang sehat. Dana yang seharusnya bisa diputar untuk ekspansi bisnis atau layanan publik, justru habis digunakan untuk menambal kerugian anak usaha yang tidak produktif. Oleh karena itu, penggabungan atau likuidasi perusahaan yang tidak memberikan nilai tambah menjadi pilihan yang tidak bisa ditawar lagi dalam agenda transformasi ekonomi saat ini.

Baca Juga Diplomasi Lesehan Menteri Purbaya: Bedah Tuntas Kondisi APBN dan Menepis Keraguan Pengamat Ekonomi

Memutus Rantai Transaksi Berlapis: Kebocoran Rp 30 Triliun

Selain faktor kerugian langsung, Danantara juga menyoroti fenomena layering transaction atau transaksi berlapis yang selama ini terjadi di lingkungan BUMN. Praktik ini melibatkan alur bisnis yang panjang dari induk ke anak, berlanjut ke cucu, hingga ke cicit perusahaan. Ironisnya, setiap lapisan ini seringkali mengambil margin atau biaya jasa tertentu, yang jika diakumulasikan, menciptakan pemborosan yang luar biasa besar.

Dony Oskaria menyebutkan bahwa inefisiensi dari praktik transaksi berlapis ini mencapai Rp 30 triliun per tahun. “Selama ini kita membiasakan layering transaction yang menyebabkan inefisiensi masif,” tegasnya. Dengan menyederhanakan struktur organisasi, Danantara memproyeksikan penghematan langsung hingga Rp 50 triliun per tahun. Dana sebesar itu tentu akan jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur atau program kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Baca Juga Akselerasi Produksi Migas Nasional, Pertamina Pererat Sinergi Teknologi Bersama Raksasa Amerika EOG Resources

Belajar dari Integrasi Pertamina dan Efisiensi Telkom

Sebagai bukti nyata bahwa konsolidasi membawa dampak positif, Danantara menunjuk keberhasilan penggabungan di sektor energi dan telekomunikasi. Salah satu contoh sukses adalah merger antara PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping (PIS). Ketiga entitas ini awalnya bergerak sendiri-sendiri meski berada dalam satu rantai bisnis yang saling berkaitan erat.

Pasca integrasi, biaya transaksi internal berhasil dipangkas secara signifikan. Tidak ada lagi hambatan birokrasi antar-anak usaha karena semuanya sudah berada dalam satu komando operasional yang selaras. Hal serupa juga ditemukan dalam evaluasi terhadap Telkom Group. Dalam proyek pembangunan jaringan serat optik, Danantara menemukan fakta bahwa pekerjaan seringkali harus melewati beberapa lapis perusahaan sebelum akhirnya sampai ke pihak yang mengeksekusi di lapangan. Proses berbelit ini hanya menambah beban biaya tanpa memberikan kualitas tambahan. Dengan menyederhanakan alur kerja ini, efisiensi waktu dan biaya dapat dicapai secara maksimal.

Baca Juga Pasokan Hewan Kurban 2026 Melimpah, Surplus 891 Ribu Ekor Jadi Angin Segar bagi Masyarakat

Strategi “Tanpa PHK”: Kemanusiaan di Tengah Transformasi Korporasi

Salah satu kekhawatiran terbesar dalam setiap aksi korporasi besar seperti merger atau perampingan adalah nasib para karyawan. Namun, Danantara memberikan jaminan yang menyejukkan. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, transformasi besar-besaran ini dipastikan tidak akan memakan korban berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Semua pekerja dari entitas yang dirampingkan akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi.

Mengapa hal ini dimungkinkan secara finansial? Danantara telah melakukan kalkulasi yang cermat. Biaya tenaga kerja dari seluruh perusahaan yang akan dirampingkan tersebut diperkirakan hanya sekitar Rp 2 hingga Rp 3 triliun per tahun. Angka ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan potensi penghematan inefisiensi yang mencapai Rp 50 triliun. “Jadi, kalau saya ambil semua karyawannya, saya masih bisa menghemat sekitar Rp 47 triliun,” ujar Dony. Pendekatan ini menunjukkan bahwa manajemen profesional yang baik bisa berjalan selaras dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

Masa Depan BUMN di Bawah Komando Danantara

Langkah berani yang diambil oleh Danantara ini menandai era baru pengelolaan aset negara. Indonesia tampaknya ingin meniru kesuksesan lembaga pengelola investasi global seperti Temasek dari Singapura atau Khazanah dari Malaysia. Dengan jumlah perusahaan yang lebih ramping namun memiliki otot finansial yang lebih kuat, BUMN diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Proses perampingan menjadi 254 entitas (atau dalam rentang 200-300 perusahaan) adalah langkah awal menuju pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan menguntungkan. Tantangannya kini terletak pada eksekusi di lapangan dan bagaimana mengatasi resistensi internal yang mungkin muncul selama proses integrasi. Namun, dengan dukungan penuh dari pimpinan negara dan visi yang jelas untuk menyelamatkan Rp 50 triliun uang rakyat setiap tahun, langkah ini adalah sebuah keharusan demi kedaulatan ekonomi bangsa di masa depan.