Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Bantah Tudingan Pengelolaan APBN Ugal-ugalan, Sebut Defisit Hanya 0,7% Per Mei 2026

RadarLokal — Suasana di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/6/2026) terasa cukup intens namun penuh optimisme. Di hadapan awak media, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menepis berbagai spekulasi miring mengenai kesehatan keuangan negara. Di tengah dinamika ekonomi yang penuh tantangan, Purbaya menegaskan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tetap berada dalam jalur yang aman, terjaga, dan jauh dari kesan sembrono atau “ugal-ugalan” seperti yang dikhawatirkan beberapa pihak.

Laporan terbaru yang disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTA menunjukkan fakta yang cukup melegakan bagi para pelaku ekonomi. Per 31 Mei 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp 180,4 triliun. Meskipun angka tersebut terlihat besar secara nominal, namun jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), rasionya hanya menyentuh angka 0,70%. Angka ini jauh di bawah ambang batas aman yang ditetapkan undang-undang, sekaligus menjadi bukti konkret bahwa pemerintah memiliki kendali penuh atas manajemen kebijakan fiskal nasional.

Baca Juga Misteri Dolar Lecek di Kwitang: Menelusuri Jejak Pedagang Valas Kaki Lima yang Menantang Arus Modernitas

Kinerja Pendapatan Negara: Kebangkitan Sektor Perpajakan

Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa terkendalinya defisit ini bukan tanpa alasan. Faktor utamanya adalah performa pendapatan negara yang menunjukkan tren positif yang sangat signifikan. Hingga akhir Mei 2026, total pendapatan negara telah menembus angka Rp 1.185 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 19,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Jika kita membedah lebih dalam, sektor perpajakan menjadi tulang punggung utama dengan realisasi mencapai Rp 834,4 triliun. Pertumbuhan di sektor ini sangat fantastis, yakni sebesar 22,1%. Purbaya membandingkan kondisi ini dengan tahun lalu, di mana pada bulan yang sama, pertumbuhan pajak sempat terkoreksi negatif hingga 11,3%. Transformasi dari angka negatif menjadi pertumbuhan dua digit ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa reformasi perpajakan mulai membuahkan hasil nyata.

Baca Juga Awas Kena Pidana! Kenali Sanksi Berat dan Risiko Maut Menerobos Perlintasan Sebidang Kereta Api

“Kita melihat perbaikan yang luar biasa signifikan di sektor pajak. Tahun lalu, performa penerimaan pajak kita secara full year sempat negatif, namun sekarang kita berada di zona positif yang kuat. Target kita adalah terus mendorong pertumbuhan ini hingga menyentuh angka 20% atau bahkan lebih tinggi, seiring dengan optimalisasi sistem perpajakan kita,” ujar Purbaya dengan nada optimis.

Kepabeanan dan PNBP: Menjaga Keseimbangan Arus Modal

Selain pajak, sektor kepabeanan dan cukai turut memberikan kontribusi sebesar Rp 123,8 triliun dengan pertumbuhan tipis 0,7%. Meski pertumbuhannya tidak secepat sektor pajak, namun stabilitas di sektor ini tetap krusial untuk menjaga arus perdagangan internasional dan pengendalian konsumsi barang kena cukai. Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan prestasi gemilang dengan realisasi Rp 226,4 triliun, tumbuh 19,9% yoy.

Baca Juga Strategi Jitu Tugu Insurance (TUGU) di Kuartal I-2026: Laba Melambung Berkat Disiplin Underwriting dan Diversifikasi

Peningkatan PNBP ini mencerminkan pengelolaan sumber daya alam dan aset negara yang semakin efisien. Purbaya menekankan bahwa keberhasilan menggenjot pendapatan dari berbagai pintu ini memberikan ruang napas yang lebih lega bagi pemerintah untuk mendanai berbagai program strategis tanpa harus bergantung secara berlebihan pada penarikan utang baru yang berisiko.

Strategi Belanja Negara: Mengakselerasi Pembangunan Nasional

Namun, sebuah negara tidak hanya soal mengumpulkan uang, tetapi juga bagaimana mendistribusikannya kembali ke masyarakat. Hingga 31 Mei 2026, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 1.365,4 triliun, atau tumbuh pesat sebesar 34,4%. Angka belanja yang tinggi ini seringkali disalahartikan sebagai bentuk pemborosan, namun Purbaya memberikan perspektif yang berbeda.

Dari total belanja tersebut, sebanyak Rp 1.059,3 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, yang mencakup pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, serta penguatan sektor pertahanan dan keamanan. Sementara itu, sebesar Rp 306,1 triliun telah disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk memastikan roda ekonomi di tingkat provinsi hingga desa tetap berputar kencang.

Baca Juga Badai PHK di Toba Pulp Lestari: Dampak Nyata Pencabutan Izin Hutan Akibat Bencana Ekologis di Sumatera

“Pertumbuhan belanja sebesar 34,4% ini justru sangat bagus dan sesuai dengan target kami. Pemerintah ingin melakukan akselerasi belanja sejak awal tahun agar dampak ekonominya bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Kami tidak ingin menumpuk anggaran di akhir tahun, karena efektivitas belanja terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih maksimal jika dilakukan secara konsisten sejak awal,” jelasnya kepada para wartawan.

Menepis Tudingan Pengelolaan Anggaran yang Kacau

Bagian yang paling menarik dari konferensi pers tersebut adalah ketika Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik pedas yang menyebut dirinya mengelola anggaran secara ugal-ugalan. Kritikan tersebut biasanya muncul ketika ada fluktuasi pada nilai tukar rupiah yang dikaitkan dengan kekhawatiran pasar terhadap defisit anggaran yang membengkak.

Baca Juga DJP Bidik Aset Tak Terlapor: Mengapa Peserta Program Pengungkapan Sukarela Kembali Diperiksa?

Purbaya menegaskan bahwa indikator kesehatan fiskal yang paling akurat bukanlah sekadar opini, melainkan angka keseimbangan primer. Per 31 Mei 2026, keseimbangan primer Indonesia justru mencatatkan surplus sebesar Rp 58,6 triliun. Sebagai informasi, keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara, di luar pembayaran bunga utang. Surplus pada posisi ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu membiayai operasionalnya tanpa harus menambah utang baru untuk membayar bunga.

“Di titik ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa anggaran kita dalam kondisi yang sangat prima. Jadi, kalau ada yang bilang ugal-ugalan atau menyebut saya membuat anggaran yang kacau hingga mengganggu stabilitas nilai tukar, saya justru bingung landasannya dari mana?” tanya Purbaya retoris.

Beliau menambahkan bahwa semua parameter ekonomi makro saat ini menunjukkan tren yang positif. Pajak naik signifikan, belanja terserap dengan produktif, dan defisit tetap terjaga sangat rendah di level 0,7%. Hal ini seharusnya menjadi sentimen positif bagi investor domestik maupun asing untuk terus mempercayakan modalnya di Indonesia.

Harapan dan Proyeksi Hingga Akhir Tahun

Menutup pernyataannya, Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen untuk terus menjaga disiplin fiskal hingga akhir tahun fiskal 2026. Pemerintah akan terus memantau dinamika ekonomi global, termasuk kebijakan suku bunga di negara-negara maju yang berpotensi memberikan tekanan pada nilai tukar. Namun, dengan pondasi fiskal yang kuat saat ini, Indonesia diyakini memiliki benteng pertahanan yang cukup kokoh.

Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak berdasar mengenai kebangkrutan negara atau pengelolaan uang yang salah sasaran. Melalui keterbukaan informasi dalam laporan APBN KiTA, RadarLokal melihat adanya transparansi yang berusaha dibangun oleh Kementerian Keuangan agar publik dapat ikut mengawal setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas negara.

Dengan surplus keseimbangan primer dan defisit yang minim, langkah Purbaya Yudhi Sadewa dalam menavigasi ekonomi Indonesia di tahun 2026 tampaknya masih berada pada jalur yang benar, meskipun tantangan inflasi dan ketidakpastian geopolitik tetap menjadi awan mendung yang harus diwaspadai di masa depan.