Terobosan Berani Jakarta: Bagaimana Pramono Anung Akhiri ‘Kutukan’ Proyek Mangkrak Puluhan Tahun

RadarLokal — Menghadapi tumpukan beton yang membisu selama puluhan tahun bukanlah perkara mudah bagi pemimpin manapun. Di Jakarta, pemandangan tiang-tiang pancang yang berlumut di koridor utama bukan sekadar polusi visual, melainkan simbol stagnasi birokrasi. Namun, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, baru-baru ini mengungkap tabir di balik keberhasilannya mengurai benang kusut dua proyek raksasa yang sempat dianggap mustahil untuk diselesaikan: proyek monorel di Jalan HR Rasuna Said dan sengketa lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.

Berbicara di hadapan ratusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam acara Bimbingan Teknis di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Pramono membagikan resep kepemimpinannya yang bertajuk “Berani Mengambil Keputusan, Cerdas Mengelola Risiko”. Bagi Pramono, proyek mangkrak bukan hanya soal kekurangan dana, melainkan soal keberanian politik dan ketegasan hukum yang selama ini tersandera oleh ketakutan akan risiko.

Baca Juga Terobosan Baru Penanggulangan Terorisme: Menakar Signifikansi Perpres RAN PE 2026-2029 dan Catatan Kritis Legislator PDIP

Drama 22 Tahun Tiang Monorel Rasuna Said

Selama lebih dari dua dekade, kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, dihiasi oleh 109 tiang beton yang berdiri tanpa fungsi. Proyek monorel ini telah menjadi saksi bisu pergantian gubernur berkali-kali tanpa ada solusi konkret. Banyak pihak yang awalnya skeptis bahwa struktur beton tersebut bisa disingkirkan atau dialihfungsikan tanpa menimbulkan gejolak hukum yang panjang.

“Ada proyek yang sudah mangkrak 21 tahun lebih, hampir 22 tahun, yaitu proyek monorel di Jalan Rasuna Said,” ujar Pramono dengan nada serius. Ia menyadari bahwa membiarkan tiang-tiang tersebut tetap berdiri adalah bentuk pembiaran terhadap ketidakefisienan kota. Namun, merobohkannya pun memiliki konsekuensi hukum yang sangat kompleks karena melibatkan kontrak-kontrak lama yang berbelit.

Baca Juga Insiden Berlin: Detik-detik Eks Putra Mahkota Iran Reza Pahlavi Disiram Cairan Merah di Tengah Gejolak Politik

Strategi utama yang dilakukan Pramono adalah melakukan langkah preventif melalui konsultasi intensif dengan Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta. Dengan menggandeng aparat penegak hukum sejak dini, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan payung hukum yang kuat untuk mengeksekusi lahan tersebut. Hasilnya kini terlihat nyata; 109 tiang monorel sepanjang 3,8 kilometer tersebut akhirnya berhasil ditangani dan kawasan Rasuna Said kini tampil dengan wajah baru yang lebih tertata.

Pramono juga sempat melontarkan sindiran halus mengenai dinamika politik di balik keberhasilan ini. Ia mengamati fenomena di mana banyak pihak yang tiba-tiba merasa paling berjasa setelah sebuah masalah besar terselesaikan. “Kalau sudah selesai, semua orang mengaku-ngaku ikut berjasa untuk menyelesaikan itu. Itulah kehidupan kita, itulah birokrasi kita,” selorohnya yang disambut tawa tipis para audiens.

Baca Juga Drama Tengah Malam di Brawijaya: Geledah Rumah Wamen Silmy Karim, Penyidik KPK Bergerak Cepat

Transformasi RS Sumber Waras Menuju Standar Internasional

Selain polemik monorel, tantangan besar lainnya yang berhasil dijinakkan oleh Pramono Anung adalah lahan RS Sumber Waras. Sejak dibeli oleh Pemprov DKI pada tahun 2014, lahan ini seolah terkunci dalam pusaran polemik hukum dan audit yang berkepanjangan. Selama bertahun-tahun, rencana pembangunan rumah sakit spesialis jantung dan kanker di lokasi tersebut terhenti total.

Kunci dari penyelesaian Sumber Waras, menurut Pramono, adalah kolaborasi lintas institusi yang solid. Ia tidak bergerak sendirian, melainkan melibatkan Kejaksaan Agung, Kejati DKI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah dan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki landasan hukum yang tak tergoyahkan.

Baca Juga Bongkar Jaringan Besar! Polisi Tangerang Sita 135 Ribu Butir Obat Terlarang, Dua Pemuda Diringkus

“Begitu mendapatkan kepastian, saya mendapatkan keyakinan, ini harus selesai. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah selesai,” tegasnya. Kabar baiknya, lahan tersebut kini telah diratakan dan Pemprov DKI Jakarta siap memulai babak baru dengan membangun Rumah Sakit Internasional Sumber Waras. Proyek ini diharapkan akan menjadi fasilitas kesehatan kelas dunia yang dapat melayani warga Jakarta tanpa harus ke luar negeri.

Filosofi Manajemen Risiko Tanpa Beban Pribadi

Mengelola kota sebesar Jakarta dengan anggaran triliunan rupiah tentu membawa tekanan yang luar biasa bagi para pejabatnya. Pramono menekankan bahwa risiko dalam mengambil keputusan besar memang selalu tinggi, namun risiko tersebut dapat dikelola jika sang pengambil keputusan memiliki integritas yang bersih.

Baca Juga Gema Demokrasi yang Dibungkam: Maxim Kruglov dan Vonis 7 Tahun Penjara di Jantung Rusia

Ia mengingatkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar tidak menjadi pengecut dalam mengeksekusi anggaran hanya karena takut akan konsekuensi hukum. Menurutnya, ketakutan seringkali muncul karena adanya “beban pribadi” atau kepentingan tertentu yang diselipkan dalam sebuah proyek. Jika niatnya murni untuk kepentingan publik, maka risiko bisa dihitung dan dimitigasi secara cerdas.

“Risikonya bukan enggak tinggi, risikonya tinggi sekali. Tetapi saudara-saudara harus smart, cerdas untuk mengelola risiko itu selama tidak ada beban pribadi. Begitu punya beban pribadi, Saudara pasti tidak akan bisa mengelola itu dengan baik,” pesan Pramono dengan tegas kepada jajaran birokrasinya.

Efisiensi APBD: Bukan Sekadar Serapan, Tapi Manfaat

Di akhir pemaparannya, Gubernur yang dikenal dengan gaya komunikasinya yang santun namun tegas ini memberikan peringatan keras mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia tidak ingin para pejabat hanya fokus mengejar angka persentase serapan anggaran di akhir tahun, namun abai terhadap kualitas dan manfaat nyata dari penggunaan uang rakyat tersebut.

Pramono mengingatkan bahwa setiap rupiah dalam APBD Jakarta adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan warga. Transformasi kawasan Taman Semanggi menjadi hadiah untuk ulang tahun Jakarta yang ke-500 mendatang hanyalah salah satu contoh bagaimana ia ingin memberikan warisan fisik yang membanggakan bagi generasi mendatang.

Keberanian Pramono Anung dalam mengeksekusi proyek-proyek yang sebelumnya dianggap ‘angker’ oleh birokrasi memberikan harapan baru bagi tata kelola kota Jakarta. Dengan pendekatan hukum yang preventif dan manajemen risiko yang transparan, Jakarta perlahan mulai melepaskan diri dari belenggu masa lalu yang mangkrak dan bergerak menuju kota global yang lebih efisien dan modern.