Konflik Memanas: PSI Tuding PDIP Gagal ‘Move On’ dan Simpan Sakit Hati Mendalam Terhadap Jokowi

RadarLokal — Suasana panggung politik indonesia kembali memanas menyusul perseteruan terbuka antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hubungan yang dulunya mesra kini berubah menjadi arena saling lempar narasi tajam, terutama setelah munculnya klaim mengenai status keanggotaan mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Narasi ‘Sakit Hati’ yang Mendalam

Ketua DPP PSI, Bestari Barus, memberikan respons menohok terhadap pernyataan politisi PDIP, Guntur Romli. Bestari menilai bahwa rentetan pernyataan negatif yang dialamatkan kepada Jokowi belakangan ini hanyalah cerminan dari rasa kecewa dan sakit hati yang belum terobati di internal PDIP. Menurutnya, ditinggalkan oleh sosok sekaliber Jokowi memberikan guncangan emosional yang sangat masif bagi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut.

Baca Juga Siasat Licik Penjual Obat Keras di Jakarta Barat: Warung Sembako Jadi Tameng Peredaran Tramadol dan Hexymer

“Kita harus melihat ini secara jernih. Pernyataan-pernyataan yang keluar itu sebetulnya menunjukkan betapa mendalamnya rasa sakit hati karena ditinggal oleh Pak Jokowi. Rasa sakit itu seolah dipelihara dan bertumpuk-tumpuk di dalam hati mereka,” ujar Bestari dalam sebuah wawancara mendalam. Ia menambahkan bahwa fenomena ini seharusnya menjadi momentum bagi PDIP untuk melakukan introspeksi dan pendewasaan dalam berpolitik di era demokrasi yang semakin dinamis.

Koreksi Guntur Romli: Pecat, Bukan Keluar

Perselisihan ini bermula ketika Guntur Romli mengoreksi narasi yang berkembang di masyarakat. Guntur dengan tegas menyatakan bahwa Jokowi tidak keluar atau mengundurkan diri, melainkan telah resmi dipecat oleh PDIP pada Desember 2024. Langkah tegas ini diambil partai karena Jokowi dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap AD/ART dan konstitusi partai, terutama terkait arah dukungan politik yang berseberangan dengan instruksi pusat.

Baca Juga Menembus Kedalaman 25 Meter: Perjuangan Tim SAR Selamatkan Remaja yang Terperosok Sumur Tua di Ponorogo

Tidak hanya Jokowi, Guntur menyebutkan bahwa pemecatan tersebut juga berlaku bagi Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan puluhan kader lainnya yang dinilai membangkang. “Jokowi sudah dipecat. Jadi, setelah status itu jatuh, apa pun langkah politiknya ke depan, apakah dia mau masuk partai lain atau tidak berpartai sama sekali, itu bukan lagi urusan PDIP,” tegas Guntur. Pernyataan ini seolah ingin memutus rantai hubungan sejarah panjang antara Jokowi dan partai yang telah membesarkannya selama dua dekade terakhir.

Kualitas Narasi Politik yang Dipertanyakan

Bestari Barus menyayangkan kualitas komunikasi politik yang ditampilkan oleh pihak-pihak yang mengklaim berasal dari partai besar. Ia bahkan tidak ragu menyebut pernyataan-pernyataan miring yang menyerang pribadi Jokowi sebagai sebuah ‘sampah’ narasi yang tidak berbobot. Bagi PSI, seharusnya partai besar memberikan teladan dalam hal etika berkomunikasi kepada masyarakat luas.

Baca Juga PAN Kritik Keras Usulan KPK Soal Lembaga Pengawas Kaderisasi: Potensi Tabrak Konstitusi dan Intervensi Internal Parpol

“Sangat disayangkan, kualitas narasi yang disampaikan oleh partai yang menganggap dirinya besar ternyata hanya selevel itu. Masyarakat sekarang bisa menakar sendiri, oh ternyata segini hasil pendidikan politik mereka. Harusnya ada kurikulum pendewasaan kembali di internal partai agar bisa menata diri lebih baik,” kritik Bestari pedas. Ia menekankan bahwa menyerang mantan kader yang telah memberikan banyak kontribusi bagi partai adalah langkah yang tidak elegan dalam strategi politik jangka panjang.

Bahagia Jokowi Lepas dari Belenggu ‘Petugas Partai’

Salah satu poin krusial yang diangkat Bestari adalah persepsi publik mengenai perlakuan PDIP terhadap Jokowi selama ini. Ia meyakini bahwa sebagian besar rakyat Indonesia justru merasa lega dan bahagia melihat Jokowi tidak lagi berada di bawah bayang-bayang PDIP. Bestari mengungkit kembali istilah ‘petugas partai’ yang sering kali dirasa merendahkan marwah seorang Presiden.

Baca Juga Insiden Berlin: Detik-detik Eks Putra Mahkota Iran Reza Pahlavi Disiram Cairan Merah di Tengah Gejolak Politik

“Rakyat melihat bagaimana Pak Jokowi selama ini seolah ‘dikuyu-kuyu’ (dihina/direndahkan), dijadikan objek selfie semata, atau diminta duduk di kursi yang tidak selayaknya di depan orang ramai. Apakah itu yang dinamakan memberikan kehormatan kepada seorang pemimpin negara? Banyak orang merasa Pak Jokowi lebih terhormat saat ini,” ungkapnya. Narasi ini seakan ingin memvalidasi bahwa kepindahan hati Jokowi adalah bentuk pembebasan diri dari dominasi hierarki partai yang kaku.

Sindiran ‘Jongos Partai’ dan Balas Dendam Elektoral

Di sisi lain, Guntur Romli tak tinggal diam. Ia balik menyentil posisi Jokowi yang kini dikaitkan erat dengan PSI. Guntur memberikan perbandingan tajam antara istilah ‘petugas partai’ dan apa yang ia sebut sebagai ‘jongos partai’. Menurutnya, saat masih di PDIP, Jokowi ditugaskan untuk kepentingan rakyat dan negara, sementara di partai barunya, ia hanya digunakan sebagai alat pemuas kepentingan elektoral semata.

Baca Juga Operasi Senyap di Jantung Ibu Kota: Polres Metro Jakarta Pusat Ringkus Tiga Pengedar Obat Terlarang, Ribuan Butir Pil Disita

“Dulu pendukungnya marah disebut petugas partai. Sekarang, dengan masuk ke partai kecil hanya untuk menaikkan suara, itu artinya menjilat ludah sendiri. Bedanya jelas, yang satu bekerja untuk negara, yang satu hanya bekerja untuk elektoral partai,” sindir Guntur. Ketegangan ini menunjukkan betapa dalamnya jurang perbedaan persepsi antara kedua kubu mengenai pengabdian politik.

Simbolisme Jaket Kehormatan PSI

Wacana penyematan jaket PSI kepada Jokowi menjadi simbol babak baru dalam karier politik sang mantan presiden. Bagi partai solidaritas indonesia, memberikan jaket kehormatan adalah bentuk apresiasi tertinggi terhadap visi dan misi Jokowi yang dianggap sejalan dengan semangat muda PSI. Bestari meminta PDIP untuk berhenti mencampuri urusan internal PSI terkait kedekatan mereka dengan Jokowi.

“Uruslah partai masing-masing. Apa yang dilakukan Pak Jokowi bersama PSI tidak perlu menjadi perhatian atau concern PDIP lagi. Kami memberikan jaket kehormatan ini secara simbolis sebagai tanda bahwa beliau adalah bagian dari keluarga besar yang saling menghormati, bukan yang saling menekan,” imbuh Bestari. Langkah ini diprediksi akan mengubah peta kekuatan politik di akar rumput, mengingat basis massa Jokowi yang masih sangat loyal di berbagai daerah.

Masa Depan Hubungan Dua Kekuatan Politik

Analis politik melihat perseteruan ini sebagai babak awal dari kompetisi panjang menuju kontestasi politik di masa depan. Retaknya hubungan Jokowi dan PDIP bukan sekadar urusan administratif pemecatan, melainkan pergeseran paradigma kepemimpinan di Indonesia. PSI mencoba memposisikan diri sebagai penerus ‘Jokowisme’, sementara PDIP berusaha mempertahankan identitasnya sebagai partai ideologis yang kokoh tanpa bergantung pada satu figur sentral di luar struktur resminya.

Drama ini mengingatkan publik bahwa dalam politik, tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang tersisa hanyalah kepentingan dan bagaimana narasi dibangun untuk memenangkan hati rakyat. Apakah PDIP akan benar-benar bisa ‘move on’ atau justru terjebak dalam romantisme masa lalu dengan rasa sakit yang terus dipelihara? Waktu yang akan menjawab bagaimana dinamika ini berakhir di bilik suara nanti.

Dengan tensi yang terus meningkat, masyarakat diharapkan tetap kritis dalam menyerap informasi dan tidak terjebak dalam polarisasi yang kontraproduktif. Berita politik hari ini bukan sekadar tentang siapa yang memecat siapa, melainkan tentang bagaimana etika dan kedewasaan berpolitik dipraktikkan oleh para elit bangsa.