AHY Tegaskan Visi Pembangunan Infrastruktur Hijau: Ekonomi Harus Tumbuh Tanpa Merusak Ekosistem

RadarLokal — Di tengah riuh rendah suasana Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, sebuah pesan penting mengenai masa depan pembangunan nasional menggema. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan penegasan kuat bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini tidak lagi sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan harus selaras dengan kelestarian alam.

AHY menyoroti betapa krusialnya penerapan konsep infrastruktur hijau atau green infrastructure dalam setiap proyek strategis nasional. Baginya, pembangunan fisik dan kemajuan ekonomi yang pesat akan menjadi sia-sia jika pada akhirnya meninggalkan luka mendalam bagi ekosistem yang seharusnya menopang kehidupan manusia. Pernyataan ini disampaikan AHY di sela-sela kegiatan Sosialisasi Transmigrasi Patriot yang diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi.

Baca Juga Wamentan Sudaryono Tegaskan Larangan Potong Sapi Betina Produktif Jelang Idul Adha demi Swasembada

Paradigma Baru: Green Infrastructure Sebagai Pilar Utama

Dunia sedang berubah, dan begitu pula cara kita membangun. AHY menekankan bahwa pendekatan pembangunan konvensional yang cenderung eksploitatif harus segera ditinggalkan. Sebagai gantinya, Indonesia perlu mengadopsi prinsip green development yang mampu beradaptasi terhadap tantangan perubahan iklim dan pemanasan global yang kian nyata dampaknya.

“Sekarang ini pendekatan pembangunan bagi negara-negara yang ingin maju dan berkelanjutan harus mengusung aspek-aspek infrastruktur hijau. Kita harus mengawal ini bersama-sama, artinya membangun dengan melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim serta meminimalkan dampak lingkungan akibat eksploitasi alam,” ujar AHY dengan nada lugas kepada media.

Penerapan infrastruktur hijau ini bukan hanya sekadar tren global, melainkan kebutuhan mendesak. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, pembangunan yang ramah lingkungan berarti memastikan bahwa setiap jembatan, jalan, hingga kawasan industri yang dibangun tidak mengganggu keseimbangan hidrologis maupun keanekaragaman hayati di sekitarnya. Fokus pada pembangunan ekonomi tetap menjadi prioritas, namun jalur yang ditempuh haruslah jalur yang berkelanjutan.

Baca Juga Skandal Kekerasan di Daycare Baby Preneur Banda Aceh: Tersangka Bertambah Menjadi Tiga Orang, Luka Fisik dan Trauma Menghantui Korban

Ekspedisi Patriot dan Adaptasi Perubahan Iklim

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah keterlibatan Tim Ekspedisi Patriot dari Kementerian Transmigrasi. Tim ini didorong untuk melakukan penelitian sumber daya mineral dengan standar lingkungan yang ketat. AHY meminta para peneliti dan praktisi di lapangan untuk tidak menutup mata terhadap isu pemanasan global.

Eksplorasi sumber daya alam, menurut AHY, seringkali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjanjikan kemakmuran ekonomi; namun di sisi lain, ia menyimpan risiko degradasi lahan yang masif. Melalui Kementerian Transmigrasi, pemerintah ingin memastikan bahwa penempatan penduduk di wilayah-wilayah baru juga dibarengi dengan edukasi mengenai pengelolaan lahan yang bertanggung jawab.

Baca Juga Inovasi Ketahanan Pangan di Lapas Garut: Saat Warga Binaan Menjadi Pahlawan Pangan Mandiri

Adaptasi terhadap perubahan iklim juga mencakup bagaimana infrastruktur yang dibangun mampu bertahan dari cuaca ekstrem. AHY meyakini bahwa dengan perencanaan yang matang, tim ekspedisi dapat menemukan cadangan mineral tanpa harus meratakan hutan secara semena-mena. Ini adalah tantangan bagi para ilmuwan dan teknokrat kita untuk membuktikan bahwa teknologi dan konservasi bisa berjalan beriringan.

Ekstraksi Mineral yang Bertanggung Jawab dan Taat Hukum

Isu mengenai pertambangan dan ekstraksi sumber daya mineral memang selalu menjadi topik yang sensitif. Menanggapi hal tersebut, AHY mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Segala bentuk kegiatan eksplorasi di atas tanah air ini harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terkecuali.

Baca Juga Tensi Memanas Jelang Piala Dunia 2026: Iran Tuding Amerika Serikat Sabotase Delegasi Lewat Jalur Visa

“Ini adalah amanah yang harus kita jaga bersama. Pembangunan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan cara merusak lingkungan. Jika ada eksplorasi sumber daya mineral, itu tidak boleh dilakukan semena-mena atau sembarangan. Ada hukum dan aturan yang harus ditegakkan secara adil bagi semua pihak,” tegasnya. Ketegasan ini memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk menindak pihak-pihak yang melakukan praktik pertambangan ilegal atau yang melanggar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Penegakan hukum yang adil menjadi kunci agar persaingan di sektor sumber daya alam tetap sehat. Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa perlindungan terhadap bumi adalah tugas suci yang melampaui kepentingan profit jangka pendek perusahaan mana pun.

Baca Juga May Day 2026: Langkah Humanis Polda Metro Jaya dan Titik Terang UU Ketenagakerjaan di Senayan

Belajar dari Bencana: Mengapa Lingkungan Harus Dijaga

Salah satu alasan paling emosional dan rasional mengapa lingkungan harus dijaga adalah risiko bencana alam. AHY mengingatkan bahwa banyak bencana yang melanda berbagai daerah di Indonesia sebenarnya adalah ‘reaksi balik’ dari alam yang telah dirusak oleh tangan manusia. Hutan yang gundul memicu banjir bandang, sementara pengerukan tanah yang serampangan memicu tanah longsor.

“Sudah terbukti lingkungan yang rusak akan menyebabkan bencana alam. Dan yang paling menderita, yang paling terdampak, adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tersebut. Sangat tidak adil jika pihak tertentu mengeruk keuntungan dari alam, namun meninggalkan penderitaan bagi warga lokal karena bumi yang mereka tempati telah rusak,” jelas AHY dengan penuh empati.

Narasi ini menekankan pentingnya keadilan ekologis. Pembangunan harus inklusif, artinya manfaatnya dirasakan oleh warga sekitar, dan keselamatan mereka tidak dikorbankan demi target-target ekonomi yang abstrak. Perlindungan terhadap masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama dalam setiap izin pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sinergi Pusat dan Daerah: Menghindari Warisan Bencana

Menutup pernyataannya, AHY mengajak seluruh elemen pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, untuk berada dalam satu visi yang sama. Seringkali, perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah menjadi celah bagi terjadinya perusakan lingkungan. Sinkronisasi kebijakan menjadi harga mati agar pembangunan tetap terkontrol.

“Pemerintah pusat dan daerah harus menjadi satu paket, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dengan visi yang berbeda. Kita semua ingin maju, ingin tumbuh, tetapi jangan sampai kita meninggalkan warisan bencana bagi masa depan anak cucu kita kelak,” pungkasnya. Komitmen ini diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terimplementasi dalam setiap kebijakan teknis di lapangan.

Dengan semangat yang dibawa oleh Kementrans dan dukungan dari Kemenko Infrastruktur, Indonesia diharapkan mampu menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya dalam menyeimbangkan antara ambisi pembangunan dan kewajiban menjaga alam. Hari ini, pesan dari Bundaran HI itu jelas: kita membangun untuk masa depan, bukan menghancurkannya.