Kebuntuan Diplomatik: Mengapa Proposal Baru Iran di Selat Hormuz Ditolak Mentah-mentah oleh Donald Trump?

RadarLokal — Ketegangan geopolitik antara kekuatan Barat dan Teheran kembali memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian. Di tengah upaya dunia internasional meredam gejolak di kawasan Teluk, perundingan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran justru menemui jalan buntu yang cukup mengkhawatirkan. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa proposal perdamaian yang diajukan oleh Teheran terkait pembukaan kembali jalur strategis Selat Hormuz gagal melunakkan hati Presiden Donald Trump.

Gedung Putih dan Sinyal Penolakan di Situation Room

Senin (27/4/2026) waktu setempat menjadi hari yang sibuk di Situation Room Gedung Putih. Di ruangan dengan pengamanan tingkat tinggi tersebut, Presiden Donald Trump dilaporkan menerima paparan mendalam mengenai poin-poin terbaru dalam proposal yang dikirimkan oleh pemerintah Iran. Namun, alih-alih sambutan hangat, proposal tersebut justru memicu ketidaksenangan dari orang nomor satu di Amerika Serikat tersebut.

Baca Juga Operasi Senyap Brimob Polda Metro Jaya: 17 Pelaku Kriminal Terjaring, Amankan Sajam Hingga Narkotika Sintetis

Inti dari tawaran Iran sebenarnya cukup lugas: mereka bersedia membuka kembali akses navigasi di Selat Hormuz yang menjadi urat nadi energi dunia, asalkan Washington bersedia mencabut blokade laut yang selama ini melumpuhkan aktivitas ekonomi di berbagai pelabuhan utama Teheran. Bagi Iran, ini adalah langkah de-eskalasi yang adil, namun bagi Donald Trump, tawaran tersebut dianggap jauh dari kata cukup.

Absennya Isu Nuklir: Poin Krusial yang Terabaikan

Salah satu alasan utama mengapa Washington tampak enggan menyetujui kesepakatan tersebut adalah tidak adanya pembahasan mengenai program nuklir Teheran dalam draf proposal tersebut. Selama ini, pemerintahan Trump bersikeras bahwa setiap bentuk normalisasi hubungan atau pencabutan sanksi harus dibarengi dengan komitmen total Iran untuk menghentikan pengayaan uranium mereka.

Baca Juga Patroli Malam di Cilincing: RadarLokal Ungkap Kronologi Penangkapan Remaja Bersenjata yang Hendak Tawuran

Sumber internal di Gedung Putih menyebutkan bahwa menerima proposal Iran saat ini sama saja dengan memberikan kemenangan cuma-cuma bagi Teheran tanpa mendapatkan jaminan keamanan jangka panjang bagi sekutu-sekutu AS. Trump sendiri telah lama memegang prinsip bahwa kesepakatan apa pun yang dibuat haruslah menguntungkan rakyat Amerika secara mutlak dan menutup celah bagi pengembangan senjata pemusnah massal di Timur Tengah.

Diplomasi Melalui Media dan Peran Mediator

Juru bicara Gedung Putih, Olivia Wales, memberikan pernyataan tegas bahwa Amerika Serikat tidak memiliki niat untuk melakukan negosiasi melalui pemberitaan pers. Pernyataan ini muncul setelah detail proposal Iran tersebut bocor melalui media Axios. Diketahui bahwa Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyerahkan draf tersebut melalui mediator Pakistan sebelum akhirnya sampai ke meja kerja pejabat AS.

Baca Juga Era Baru Penegakan Hukum Digital: Operasi Patuh 2026 Perkuat ETLE untuk Transparansi Maksimal

Dalam laporan tersebut, Iran mengusulkan adanya gencatan senjata jangka panjang, bahkan permanen, di wilayah perairan tersebut. Namun, syarat yang mereka ajukan tetap konstan: blokade maritim harus berakhir terlebih dahulu sebelum perundingan nuklir bisa dimulai. Sebaliknya, AS tetap pada tuntutan lama mereka agar Iran menangguhkan pengayaan uranium selama minimal satu dekade dan memindahkan seluruh pasokan uranium yang diperkaya ke luar negeri.

Tudingan Piracy dan Agresi di Panggung PBB

Kebuntuan ini tidak hanya terjadi di ruang-ruang tertutup, tetapi juga merembet ke forum internasional. Di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, melontarkan kritik pedas terhadap tindakan militer Amerika Serikat dan Israel. Ia menyebut blokade laut yang diberlakukan AS terhadap pelabuhan Iran sebagai tindakan “bajak laut” dan bentuk terorisme maritim yang melanggar hukum internasional.

Baca Juga Kesaksian Memilukan Relawan Flotilla: Komisi I DPR Desak Pemerintah Berikan Pendampingan Psikologis Total Bagi 9 WNI

“Stabilitas di kawasan Teluk Persia hanya bisa terwujud jika agresi permanen terhadap kedaulatan Iran dihentikan,” tegas Iravani dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang diprakarsai oleh Bahrain. Ia menyayangkan sikap banyak negara yang hanya mengecam Iran saat mengambil kendali di Selat Hormuz, namun menutup mata terhadap penderitaan rakyat Iran akibat sanksi ekonomi dan blokade laut yang mencekik.

Drama Kursi Wakil Presiden Konferensi Nuklir

Ketegangan semakin memuncak ketika Iran terpilih sebagai salah satu wakil presiden dalam konferensi peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Amerika Serikat melalui Christopher Yeaw, Asisten Sekretaris Biro Pengendalian Senjata, menyebut terpilihnya Iran sebagai sebuah “penghinaan” terhadap kredibilitas perjanjian tersebut. Menurut AS, memberikan posisi terhormat kepada negara yang dianggap melanggar komitmen non-proliferasi adalah sebuah kekeliruan besar.

Baca Juga Fenomena Kerbau Albino ‘Donald Trump’ di Bangladesh: Kisah Keajaiban di Balik Pembatalan Kurban Idul Adha

Tentu saja, Teheran tidak tinggal diam. Reza Najafi, Duta Besar Iran untuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA), membalas dengan menyebut AS sebagai pihak yang munafik. Najafi mengingatkan dunia bahwa Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir dalam sejarah dan terus melakukan modernisasi persenjataan mereka sendiri, sehingga tidak berhak menjadi hakim bagi negara lain.

Masa Depan Stabilitas Maritim di Selat Hormuz

Kini, bola panas diplomasi berada di tangan kedua belah pihak. Tanpa adanya titik temu mengenai isu nuklir dan jaminan keamanan, jalur perdagangan di Selat Hormuz tetap akan menjadi area yang rawan konflik. Iran menuntut jaminan kredibel bahwa serangan dari AS maupun Israel tidak akan terulang kembali di masa depan sebagai prasyarat utama keamanan maritim.

Situasi ini menciptakan dilema bagi pasar energi global. Ketidakpastian di Selat Hormuz seringkali berimbas pada fluktuasi harga minyak mentah dunia. Dunia kini hanya bisa menunggu apakah akan ada kejutan diplomasi di menit-menit terakhir atau justru kawasan tersebut harus bersiap menghadapi eskalasi yang lebih serius jika negosiasi terus-menerus menemui jalan buntu.

Dengan posisi masing-masing pihak yang masih sangat keras, harapan untuk melihat perdamaian abadi di kawasan Teluk tampaknya masih memerlukan waktu yang panjang dan proses negosiasi yang jauh lebih kompleks dari sekadar pertukaran proposal di atas kertas.