Manuver Sony Sonjaya Jadi Justice Collaborator: Siapa Tokoh Besar di Balik Skandal Makan Bergizi Gratis?

RadarLokal — Pusaran dugaan korupsi yang membelit Badan Gizi Nasional (BGN) kini memasuki babak baru yang semakin memanas. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengambil langkah hukum yang cukup mengejutkan publik. Ia secara resmi menyatakan kesiapannya untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau yang lebih dikenal dengan istilah Justice Collaborator (JC).

Keputusan ini diambil Sony di tengah tekanan hukum yang semakin berat dari pihak Kejaksaan Agung. Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Sony mengisyaratkan bahwa dirinya tidak ingin memikul beban dosa korupsi ini sendirian. Langkah menjadi JC ini bukan sekadar upaya mencari keringanan hukuman, melainkan sebuah klaim untuk membongkar struktur kekuasaan yang lebih besar yang diduga ikut menikmati aliran dana haram dari program kesejahteraan rakyat tersebut.

Baca Juga Dinamika ASEAN: Di Balik Keluhan Myanmar yang Merasa Dikucilkan dalam Pusaran Politik Kawasan

Langkah Berani Sony Sonjaya: Menepis Label Otak Korupsi

Dalam keterangannya kepada awak media, Krisna Murti menegaskan bahwa kliennya ingin meluruskan persepsi publik yang berkembang. Selama ini, muncul narasi yang menempatkan Sony Sonjaya sebagai motor utama atau otak di balik praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Dengan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator, Sony ingin membuktikan bahwa dirinya hanyalah bagian dari sebuah sistem yang lebih masif dan terorganisir.

“Pak Sony menyatakan siap menjadi justice collaborator. Tekad ini bukan sekadar ucapan lisan, tapi sudah dituangkan secara resmi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kejaksaan,” ujar Krisna pada Kamis (4/6/2026). Langkah ini dianggap sebagai manuver krusial untuk mengurai benang kusut dalam kasus korupsi yang diduga merugikan negara dalam jumlah yang sangat fantastis.

Baca Juga Menanti Gebrakan Stasiun KRL JIS: Menghubungkan Mimpi dan Mobilitas Warga Ibu Kota

Sony tampaknya menyadari bahwa posisinya sebagai Wakil Kepala BGN sangat rentan untuk dikambinghitamkan. Oleh karena itu, melalui status JC, ia berjanji akan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya mengenai siapa saja yang memberikan instruksi, siapa yang memfasilitasi, hingga siapa yang menerima aliran dana terbesar dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN.

Menanti ‘Nyanyian’ Sony: Seret Nama Eksekutif dan Legislatif?

Hal yang paling menarik dari pengajuan JC ini adalah janji Sony untuk mengungkap keterlibatan nama-nama besar. Krisna Murti menyebutkan bahwa kliennya memiliki informasi valid mengenai keterlibatan oknum dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat eksekutif hingga anggota legislatif. Jika janji ini ditepati, maka skandal Makan Bergizi Gratis ini diprediksi akan menjadi gempa politik yang mengguncang stabilitas pemerintahan.

Baca Juga Sinergi Kemenbud dan KemenPKP: Langkah Nyata Revitalisasi 3.500 Rumah Adat dan Hunian Layak bagi Pekerja Seni

“Menurut klien saya, kasus ini melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif yang memiliki pengaruh kuat. Klien saya siap membuka semuanya di hadapan penyidik dan di persidangan nanti,” tambah Krisna. Meski belum mau merinci siapa saja identitas tokoh yang dimaksud, sinyal ini cukup memberikan tekanan bagi para pihak yang selama ini merasa ‘aman’ di balik bayang-bayang kekuasaan.

Surat permohonan resmi untuk menjadi Justice Collaborator dijadwalkan akan dikirimkan kepada tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada pekan depan. Publik kini menanti, apakah nyanyian Sony benar-benar akan menyeret aktor-aktor intelektual di balik skandal ini, ataukah hanya sekadar strategi hukum untuk menyelamatkan diri dari hukuman maksimal.

Baca Juga Mencekam! Baku Tembak Pecah di Gedung Senat Filipina Saat ICC Buru Jenderal Kepercayaan Duterte

Intrik dan Manipulasi di Tubuh Badan Gizi Nasional

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga orang tersangka utama dalam kasus ini, yakni Dadan Hindayana (Eks Kepala BGN), Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya (Eks Wakil Kepala BGN). Ketiganya diduga kuat melakukan kolaborasi jahat dalam mengintervensi proses verifikasi portal mitra BGN. Tujuannya sangat jelas: memastikan yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan mereka tetap lolos verifikasi meskipun secara administrasi dan kelayakan teknis tidak memenuhi syarat.

Praktik ini sangat mencederai semangat program Makan Bergizi Gratis yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak di seluruh Indonesia. Alih-alih menyalurkan bantuan dengan tepat sasaran, para tersangka diduga menjadikan portal kemitraan sebagai mesin uang. Dari afiliasi tersebut, sejumlah yayasan SPPG diketahui menerima kucuran dana miliaran rupiah setiap harinya, yang sebagian besar diduga mengalir kembali ke kantong para pejabat ini.

Baca Juga Tragedi Berdarah di Sawah Sidrap: Sengketa Lahan Memicu Duel Maut Antara Dua Warga

Kejaksaan Agung juga mengendus adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Modus yang digunakan adalah melakukan markup harga atau penggelembungan nilai proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Ironisnya, pengadaan-pengadaan tersebut tetap direalisasikan meski secara logika fungsional sangat dipertanyakan relevansinya dengan kebutuhan gizi nasional.

Daftar Pengadaan Fantastis: Motor Listrik hingga Televisi 75 Inch

Salah satu poin yang paling mencengangkan dalam penyidikan Kejagung adalah daftar barang-barang yang masuk dalam pusaran korupsi ini. Angka-angkanya bukan hanya fantastis, tetapi juga mengundang tanda tanya besar mengenai urgensinya bagi program perbaikan gizi.

• 21.801 Unit Motor Listrik: Nilai pengadaannya ditaksir mencapai Rp 1 triliun. Publik bertanya-tanya, apa hubungannya puluhan ribu motor listrik dengan pemberian makan gratis kepada anak sekolah?
• 32.000 Pasang Sepatu: Pengadaan dalam jumlah besar yang diduga kuat hanya menjadi ajang bancakan anggaran dengan markup harga yang signifikan.
• 31.000 Unit Tablet: Perangkat teknologi yang diklaim untuk monitoring, namun realisasinya di lapangan penuh dengan kejanggalan.
• 5.400 Unit Televisi 75 Inch: Pengadaan televisi ukuran jumbo ini dianggap sebagai salah satu bentuk pemborosan anggaran yang paling tidak masuk akal dalam program gizi.

Semua barang-barang tersebut diduga telah terealisasi dengan anggaran yang bersumber dari uang negara. Penyidik Jampidsus saat ini masih terus melakukan penggeledahan intensif di berbagai lokasi strategis di Jakarta untuk mengamankan bukti-bukti dokumen dan aset yang berkaitan dengan aliran dana tersangka Dadan Hindayana dkk.

Transparansi dan Harapan Publik

Langkah Sony Sonjaya untuk menjadi Justice Collaborator adalah sebuah ujian bagi Kejaksaan Agung. Keberanian lembaga korps cokelat ini dalam menindaklanjuti keterangan Sony akan menjadi barometer sejauh mana komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Masyarakat berharap agar kasus ini tidak berhenti di level pimpinan BGN saja, melainkan tuntas hingga ke akar-akarnya.

Korupsi dalam program kesejahteraan sosial seperti Makan Bergizi Gratis adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang sangat keji. Dana yang seharusnya digunakan untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang kekurangan gizi, justru dirampas untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu. Dengan adanya saksi pelaku yang mau bekerja sama, harapan untuk melihat keadilan tegak dalam kasus ini semakin besar.

RadarLokal akan terus mengawal perkembangan kasus ini, memastikan setiap detail ‘nyanyian’ Sony Sonjaya tersampaikan kepada publik secara transparan. Kejaksaan Agung diharapkan tetap independen dan tidak gentar menghadapi potensi serangan balik dari tokoh-tokoh besar yang namanya kemungkinan besar akan segera terseret ke meja hijau.