Membaca Arah Mata Uang: Menakar Realisme Target Rupiah Rp 17.500 di Era Pemerintahan Prabowo

RadarLokal — Panggung politik dan ekonomi nasional baru-baru ini dikejutkan oleh proyeksi berani yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah momentum krusial di Rapat Paripurna DPR, sang Kepala Negara memaparkan visi fiskalnya melalui dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN Tahun Anggaran 2027. Salah satu poin yang paling menyita perhatian publik dan para pelaku pasar adalah target nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang dipatok pada kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500.

Angka ini tentu memicu perdebatan hangat di kalangan ekonom. Di satu sisi, angka tersebut dianggap sebagai cermin dari sikap realistis pemerintah menghadapi gejolak global. Namun di sisi lain, target ini juga dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah mungkin mulai “berdamai” dengan pelemahan nilai tukar mata uang Garuda yang kian menjauh dari level historisnya. Bagaimana sebenarnya kalkulasi di balik angka tersebut, dan mampukah Indonesia bertahan di tengah badai ekonomi yang belum mereda?

Baca Juga Waspada Jeratan Asmara Digital: OJK Ungkap Love Scam Berbasis AI Kuras Triliunan Rupiah dari Dompet Masyarakat

Strategi Konservatif di Tengah Ketidakpastian Global

Menanggapi angka yang disodorkan pemerintah, Lukman Leong, yang menjabat sebagai Chief Analyst di Doo Financial Futures, memberikan sudut pandang yang cenderung moderat. Menurutnya, penetapan target di angka Rp 17.500 bukanlah sebuah pesimisme, melainkan langkah antisipatif yang sangat berhati-hati. Dalam dunia ekonomi makro, terkadang bersikap konservatif adalah bentuk perlindungan terbaik bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jika kita melihat secara jeli kondisi global saat ini, ketidakpastian masih menjadi ‘menu utama’. Mulai dari arah kebijakan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) yang sulit ditebak, tensi geopolitik di berbagai belahan dunia, hingga tren perlambatan ekonomi global yang mulai terasa dampaknya ke pasar domestik,” ujar Lukman saat memberikan keterangan kepada media. Ia menekankan bahwa dengan memasang asumsi yang lebih moderat, pemerintah memberikan ruang napas bagi APBN untuk menghadapi volatilitas eksternal tanpa harus tertekan oleh defisit yang membengkak.

Baca Juga Megaproyek Tol Sentul Selatan-Karawang Barat: Investasi Fantastis Rp 34,75 Triliun dan Masa Depan Konektivitas JORR III

Meski demikian, Lukman juga mencatat bahwa target ini mengindikasikan pemerintah belum melihat adanya katalis kuat yang mampu mendorong penguatan rupiah secara agresif dalam kurun waktu dekat. Namun, ia tidak menutup mata terhadap peluang penguatan jika arus modal asing kembali membanjiri pasar domestik dan harga komoditas unggulan Indonesia tetap solid di pasar internasional.

Disiplin Fiskal dan Efek Program Makan Bergizi Gratis

Salah satu langkah yang menarik perhatian pasar dalam kepemimpinan Prabowo adalah keputusan untuk melakukan penyesuaian anggaran pada program unggulan, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini, menurut para pengamat, merupakan sinyal positif bagi para investor yang sangat memedulikan disiplin fiskal. Dengan memangkas atau merasionalisasi anggaran program tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk tidak membiarkan defisit anggaran melampaui batas aman.

Baca Juga Strategi Jitu BCA di Awal 2026: Raup Laba Rp 14,7 Triliun di Tengah Geliat Ekonomi Ramadan

Kepercayaan investor adalah kunci stabilitas mata uang. Jika pasar melihat bahwa eksekutif benar-benar serius dalam mengelola utang dan menjaga defisit, maka persepsi risiko terhadap aset-aset Indonesia akan menurun. Hal ini secara tidak langsung akan membantu menjaga stabilitas rupiah agar tidak terperosok lebih dalam lagi. Stabilitas ini sangat penting bagi ekosistem investasi di Indonesia, di mana kepastian nilai tukar menjadi variabel utama dalam perhitungan bisnis jangka panjang.

Kritik Pedas: Apakah Target Ini Terlalu Pasrah?

Namun, suara berbeda datang dari koridor akademisi. Ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, melontarkan kritik tajam terhadap target yang dicanangkan tersebut. Baginya, angka Rp 17.500 per dolar AS adalah target yang tidak realistis karena dianggap sebagai bentuk kepasrahan pemerintah terhadap pelemahan nilai tukar.

Baca Juga Potret Kelam Jam Sibuk KRL Jabodetabek: Saat Satu Meter Persegi Harus Menampung Delapan Orang

“Sejujurnya, saya melihat ini kurang realistis dalam konteks upaya penguatan mata uang. Pemerintah seolah-olah tidak menunjukkan keseriusan untuk mengembalikan posisi rupiah ke level yang lebih kuat atau level sebelumnya,” ungkap Wijayanto. Ia menilai bahwa tanpa adanya kebijakan konkret yang mampu mendongkrak fundamental rupiah, angka tersebut hanyalah angka pasif yang mengikuti arus pelemahan.

Wijayanto juga menyoroti langkah-langkah intervensi yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia. Pengoptimalan skema Bond Stabilization Fund (BSF) dan intervensi pasar valas dianggapnya hanya sebagai obat penahan sakit sementara, namun bukan penyembuh luka utama. Menurutnya, BSF dan langkah BI hanya efektif meredam volatilitas sesaat di pasar keuangan, sementara akar masalahnya terletak pada isu kebijakan fiskal dan neraca pembayaran yang perlu dibenahi secara struktural.

Baca Juga KRL Lintas Cikarang Terhambat Akibat Insiden Bekasi Timur: Penumpang Dialihkan ke Shuttle Bus, Ini Detail Rutenya

Narasi Baru: Rupiah Sedang Menjalani Restrukturisasi

Di tengah silang pendapat tersebut, Achmad Deni Daruri, Presiden Direktur Center For Banking Crisis (CBC), menawarkan perspektif yang lebih segar dan filosofis. Ia mengajak publik untuk tidak terjebak dalam diksi “pelemahan”, melainkan melihatnya sebagai sebuah proses “restrukturisasi ekonomi”. Menurut Deni, pandangan yang menyebut pelemahan rupiah adalah cermin ekonomi yang hancur adalah pandangan yang keliru dan sempit.

“Depresiasi rupiah saat ini harus dibaca sebagai momentum untuk melakukan penyesuaian struktural. Ini adalah peluang emas untuk memperkuat daya saing ekspor kita di pasar global,” jelas Deni dalam keterangannya. Dengan nilai tukar yang lebih kompetitif, produk-produk buatan Indonesia secara teori menjadi lebih murah di pasar internasional, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan industri manufaktur domestik dan menekan ketergantungan pada barang impor.

Ia bahkan memprediksi adanya peluang bagi rupiah untuk kembali stabil apabila faktor eksternal mendukung, seperti kemungkinan Gubernur The Fed, Kevin Wars, yang mungkin akan mengikuti arahan Presiden AS Donald Trump untuk menurunkan suku bunga secara lebih moderat. Kondisi ini bisa menjadi angin segar bagi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Ancaman Middle Income Trap di Balik Angka Pertumbuhan

Meskipun ada narasi optimisme mengenai restrukturisasi, Deni tetap memberikan catatan kritis terhadap fondasi ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 yang tercatat mencapai 5,61% memang tampak mengesankan di atas kertas. Namun, jika dibedah lebih dalam, pertumbuhan tersebut masih sangat bergantung pada konsumsi pemerintah dan sektor hospitality.

“Transformasi struktural menuju industri yang bernilai tambah tinggi sejauh ini belum terlihat secara nyata. Pertumbuhan kita masih rapuh,” peringatnya. Tanpa adanya kebijakan yang mampu mendorong transformasi industri secara masif, Indonesia berisiko besar terjebak dalam middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Dalam skenario ini, negara gagal naik kelas menjadi negara maju karena produktivitas yang stagnan dan ketergantungan pada sumber daya alam yang harganya fluktuatif.

Oleh karena itu, target rupiah di angka Rp 17.500 harus diikuti dengan langkah nyata dalam memperkuat fundamental ekonomi. Stabilitas harga di tingkat domestik melalui pengendalian inflasi, penguatan basis ekspor, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas menjadi syarat mutlak agar angka-angka dalam RAPBN 2027 tersebut tidak sekadar menjadi catatan statistik, melainkan jembatan menuju kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Pada akhirnya, publik menanti apakah pemerintahan Prabowo mampu membuktikan bahwa angka Rp 17.500 adalah titik balik bagi kemandirian ekonomi, ataukah justru menjadi babak baru dari tantangan ekonomi yang semakin berat bagi Indonesia di masa depan.