Purbaya Yudhi Sadewa Bongkar Gejolak Internal Kemenkeu: Dari Tudingan Bahasa Inggris hingga Meluruskan Isu Kas Negara
RadarLokal — Di tengah upaya keras menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara mengejutkan membuka tabir mengenai dinamika panas yang terjadi di internal kementeriannya. Tidak sekadar urusan kebijakan fiskal, Purbaya kali ini blak-blakan mengenai isu personal hingga upaya sistematis dari pihak tertentu di dalam tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mencoba merongrong kredibilitasnya sebagai bendahara negara.
Suasana di Gedung BPPK, Jakarta, pada Jumat (24/4/2026) mendadak riuh saat Purbaya mengungkapkan keresahannya. Ia mengaku heran dengan narasi yang beredar di lingkaran internal yang memotret dirinya sebagai sosok menteri yang tertutup. Namun, yang lebih mengejutkan adalah adanya desas-desus yang menyebutkan bahwa sang menteri tidak menguasai bahasa Inggris, sebuah tudingan yang terdengar cukup ironis bagi pejabat setingkat menteri yang rutin berinteraksi dengan komunitas internasional.
Guncangan Narasi Negatif di Lingkaran Internal
Purbaya tidak menampik bahwa ada upaya untuk membatasi ruang geraknya, terutama dalam pertemuan-pertemuan strategis dengan para investor global. Ia mendapati laporan bahwa ada pihak-pihak di bawah naungannya yang sengaja menyebarkan informasi menyesatkan agar dirinya tidak dipertemukan dengan para pemilik modal. Alasan yang digunakan pun cukup tendensius: sang menteri dianggap berisiko mengacaukan suasana karena dianggap tidak kompeten secara komunikasi.
“Yang gue agak heran, ada informasi yang keluar bahwa Menteri Keuangannya tertutup, nggak bisa bahasa Inggris kali, dan kalau bisa, jangan dibawa ketemu investor karena dia akan mengacaukan katanya. Itu dari internal,” ujar Purbaya dengan nada bicara yang tegas namun tetap tenang. Hal ini menunjukkan betapa besarnya tantangan yang ia hadapi, tidak hanya dari variabel ekonomi makro, tetapi juga dari resistensi birokrasi di dalam rumahnya sendiri.
Baginya, tuduhan tersebut bukan sekadar serangan personal, melainkan upaya untuk menghambat efektivitas diplomasi ekonomi negara. Sebagai garda terdepan dalam menarik investasi asing, Menteri Keuangan memegang peranan kunci untuk meyakinkan pasar bahwa fundamental ekonomi kita tetap kokoh. Jika komunikasi menteri dijegal oleh timnya sendiri, maka kepercayaan investor bisa tergerus dengan cepat.
Langkah Tegas: Di Balik Pencopotan Dua Pejabat Eselon I
Kejenuhan Purbaya memuncak ketika isu-isu miring ini mulai berdampak pada kebijakan dan persepsi publik terhadap kesehatan keuangan negara. Langkah drastis pun diambil. Ia mengonfirmasi bahwa gejolak internal inilah yang menjadi salah satu alasan kuat di balik keputusan pemberhentian dua pejabat penting di jajaran Eselon I, yakni Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu.
Keputusan untuk melakukan perombakan besar-besaran atau “pembersihan” di tubuh Kemenkeu diambil demi mengembalikan soliditas tim. Purbaya menegaskan bahwa seorang pemimpin harus bisa memastikan semua jajarannya bekerja searah dengan visi pemerintah, bukan justru menjadi sumber disinformasi yang merugikan kredibilitas institusi. Ia tidak ingin ada duri dalam daging yang justru melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia.
Purbaya menilai bahwa loyalitas dan akurasi informasi adalah harga mati dalam birokrasi keuangan. Tanpa adanya kesamaan visi, kebijakan fiskal yang disusun sekuat apapun tidak akan mampu diterjemahkan dengan baik ke pasar. Oleh karena itu, ia memilih untuk “merapikan” struktur tersebut agar koordinasi kembali berjalan lancar tanpa ada agenda-agenda tersembunyi dari oknum tertentu.
Meluruskan Misinformasi Kas Negara Rp 120 Triliun
Selain masalah gaya komunikasi, alasan lain yang memicu tindakan tegas Purbaya adalah penyebaran data yang menyesatkan mengenai posisi kas negara. Sebelumnya, sempat beredar narasi di kalangan tertentu yang menyebutkan bahwa posisi kas negara saat ini hanya tersisa Rp 120 triliun. Lebih parahnya lagi, informasi tersebut dibumbui dengan klaim bahwa dana tersebut hanya cukup untuk membiayai operasional negara selama dua pekan ke depan.
Purbaya dengan tegas membantah narasi kiamat fiskal tersebut. Menurutnya, informasi itu sangat berbahaya karena dapat memicu kepanikan massal di pasar modal dan masyarakat luas. “Ketika ada misinformasi seperti itu, kan meruntuhkan kredibilitas pemerintah juga. Jadi mesti kita rapikan. Itu saja,” jelasnya. Ia menekankan bahwa menyajikan data setengah-setengah tanpa konteks yang utuh adalah bentuk kelalaian profesional yang fatal.
Kredibilitas seorang Menteri Keuangan dan kementeriannya diukur dari transparansi dan akurasi data. Jika data internal bocor dalam bentuk yang sudah dipelintir (misleading), maka taruhannya adalah stabilitas nilai tukar rupiah dan minat investor terhadap obligasi negara. Inilah yang membuat Purbaya merasa tidak ada pilihan lain selain menertibkan jajaran yang dianggap bertanggung jawab atas kebocoran informasi yang tidak akurat tersebut.
Bedah Data: Kondisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang Sebenarnya
Untuk menenangkan publik dan pasar, Purbaya memberikan penjelasan mendalam mengenai struktur kas negara. Ia mengungkapkan bahwa angka Rp 120 triliun yang ramai dibicarakan sebenarnya adalah bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sengaja diparkir di Bank Indonesia (BI). Namun, itu bukanlah total keseluruhan dari cadangan kas yang dimiliki pemerintah.
Secara total, pemerintah memiliki dana sebesar Rp 420 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 120 triliun berada di BI, sementara sisa Rp 300 triliun lainnya ditempatkan di berbagai lembaga perbankan. Dana yang berada di perbankan ini bersifat deposito on call, yang artinya dapat ditarik sewaktu-waktu jika negara membutuhkan likuiditas mendadak. Dengan kata lain, posisi keuangan negara jauh dari kata kritis.
“Jadi nggak usah takut dengan APBN pemerintah, masih cukup dan uang kita masih banyak. SAL itu malah belum kita sentuh sama sekali, hanya saya pindahin saja untuk dorong perekonomian,” ucap Purbaya meyakinkan. Strategi pemindahan dana ini dilakukan secara terukur untuk memastikan bahwa uang negara tidak hanya diam (idle), melainkan juga bisa memberikan dampak stimulus bagi perputaran ekonomi di sektor perbankan dan riil.
Optimisme Terhadap Masa Depan Fiskal Indonesia
Menutup penjelasannya, Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak termakan oleh isu-isu yang tidak berdasar. Ia menjamin bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (prudent) dan transparan. Langkah bersih-bersih yang ia lakukan merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga marwah Kementerian Keuangan sebagai benteng terakhir pertahanan ekonomi nasional.
Kini, dengan struktur tim yang baru, Purbaya berharap koordinasi internal akan semakin solid. Fokus utamanya adalah terus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Ia berkomitmen untuk terus turun tangan sendiri dalam menemui investor dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki kepemimpinan ekonomi yang kuat, fasih berkomunikasi secara global, dan memiliki fondasi keuangan yang sangat sehat.
Langkah berani Purbaya ini menjadi sinyal bagi seluruh aparatur sipil negara di Kemenkeu bahwa profesionalitas dan integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Dengan meluruskan isu internal dan mengklarifikasi posisi kas negara, diharapkan sentimen positif kembali mengalir ke pasar keuangan Indonesia, menjamin keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.