Makin Luas! Strava hingga Teknologi AI Resmi Masuk Daftar Pemungut Pajak Digital DJP

RadarLokal — Gelombang transformasi ekonomi digital di Indonesia terus menuntut adaptasi regulasi yang gesit dari pemerintah. Dalam langkah terbaru yang menarik perhatian publik, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara resmi memperluas jangkauan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui sistem elektronik. Tidak tanggung-tanggung, aplikasi gaya hidup dan kebugaran populer, Strava, kini resmi masuk dalam daftar entitas yang wajib memungut pajak dari penggunanya di tanah air.

Keputusan ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah menyetarakan level permainan (level playing field) antara pelaku usaha konvensional dan penyedia layanan digital global. Seiring dengan semakin mendarah dagingnya penggunaan aplikasi digital dalam keseharian masyarakat, mulai dari urusan olahraga hingga pemanfaatan kecerdasan buatan, DJP memandang perlu untuk terus memperbarui daftar pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Baca Juga Serbu Transmart Full Day Sale: Koleksi Alat Makan Mewah Banting Harga, Diskon Berlipat Hanya Hari Ini!

Ekspansi Daftar Pemungut Pajak Digital per Mei 2026

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengungkapkan bahwa per Mei 2026, pemerintah telah melakukan penyesuaian signifikan. Tercatat ada tujuh entitas baru yang kini memegang mandat sebagai pemungut PPN PMSE. Penunjukan ini bukan tanpa alasan; ketujuh perusahaan tersebut dinilai memiliki nilai transaksi yang substansial dan jumlah pengguna yang signifikan di Indonesia.

“DJP kembali melakukan penyesuaian daftar pemungut PPN PMSE melalui penunjukan tujuh pemungut baru. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus mengikuti dinamika ekonomi digital yang sangat cepat berkembang,” ujar Inge dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh redaksi.

Siapa Saja Tujuh Entitas Baru Tersebut?

Daftar terbaru ini mencakup berbagai sektor, mulai dari penyedia konten kreatif hingga platform teknologi mutakhir. Berikut adalah rincian tujuh perusahaan yang kini resmi menjadi mitra DJP dalam pemungutan pajak:

Baca Juga Indonesia Perkuat Posisi Global: Surplus 1,5 Juta Ton Pupuk Urea Siap Diekspor ke Australia hingga India

• Strava Inc: Platform pelacakan aktivitas fisik yang menjadi favorit komunitas pelari dan pesepeda di Indonesia.
• Envato Pty Ltd & Envato Elements Pty Ltd: Raksasa penyedia aset digital, desain, dan template yang menjadi andalan para pekerja kreatif dan desainer grafis.
• The Nielsen Norman Group Inc: Lembaga riset dan pelatihan terkemuka di bidang User Experience (UX).
• Kling AI Pte Ltd: Perusahaan rintisan yang fokus pada pengembangan teknologi berbasis Artificial Intelligence.
• Law School Admission Council Inc: Lembaga internasional yang menyediakan layanan terkait pendidikan hukum.
• PLAUD LLC: Produsen perangkat keras dan layanan perangkat lunak berbasis AI untuk produktivitas.

Masuknya nama-nama besar seperti Strava dan Envato menunjukkan bahwa pemerintah kini menyasar segmen hobi dan profesionalisme digital yang selama ini mungkin belum terjamah secara optimal dalam struktur perpajakan nasional.

Baca Juga Siasat Pertamina Menambal Bocornya Subsidi Pertalite: Antara Teknologi QR Code dan Realita Data INDEF

Pundi-Pundi Negara dari Sektor Digital Terus Meroket

Langkah progresif ini terbukti membuahkan hasil yang manis bagi penerimaan negara. Berdasarkan data yang dirilis hingga akhir Mei 2026, total pelaku PMSE yang telah ditunjuk oleh DJP mencapai 271 perusahaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 233 entitas telah aktif melakukan pemungutan dan menyetorkan pajaknya ke kas negara.

Angka yang terkumpul pun sangat fantastis. Secara akumulatif, total setoran PPN PMSE sejak awal kebijakan ini diterapkan pada tahun 2020 telah menyentuh angka Rp 40,55 triliun. Pertumbuhannya dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang sangat positif, mencerminkan peningkatan konsumsi layanan digital di masyarakat Indonesia.

Jika kita bedah secara kronologis, terlihat jelas bagaimana kontribusi sektor ini terhadap APBN terus meningkat:

Baca Juga Wajah Baru Kepemimpinan Badan Gizi Nasional: Instruksi Khusus Istana dan Misi Besar Transformasi SDM Indonesia

• Tahun 2020: Rp 731,4 miliar (Awal implementasi)
• Tahun 2021: Rp 3,9 triliun
• Tahun 2022: Rp 5,51 triliun
• Tahun 2023: Rp 6,76 triliun
• Tahun 2024: Rp 8,44 triliun
• Tahun 2025: Rp 10,32 triliun
• Tahun 2026 (hingga Mei): Rp 4,88 triliun

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa platform digital internasional bersikap kooperatif terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha tersebut untuk beroperasi di pasar domestik.

Dampak Bagi Pengguna dan Ekosistem Kreatif

Bagi konsumen akhir, penunjukan Strava dkk sebagai pemungut PPN berarti akan ada penyesuaian harga pada biaya langganan atau pembelian produk. Pajak sebesar 11% akan ditambahkan pada tagihan yang dibayarkan pengguna. Meski mungkin terasa sebagai beban tambahan, hal ini merupakan konsekuensi logis dari upaya menciptakan keadilan dengan pelaku usaha lokal yang sudah lebih dulu patuh pajak.

Baca Juga Strategi Bahlil Lahadalia Tekan Impor LPG: Transisi Besar Menuju CNG Demi Selamatkan Devisa Negara

Di sisi lain, bagi para profesional yang sering menggunakan aset digital dari Envato, kehadiran regulasi ini memberikan kejelasan status transaksi mereka. Sebagai pengguna jasa dari luar negeri, mereka kini tidak perlu lagi bingung mengenai mekanisme pelaporan pajak mandiri atas jasa digital yang mereka konsumsi, karena platform tersebut sudah memungutnya secara langsung.

Menjamin Keadilan di Era Kecerdasan Buatan

Kehadiran Kling AI dan PLAUD LLC dalam daftar ini juga menarik untuk disimak. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sangat waspada terhadap tren inovasi digital terbaru. Layanan berbasis AI yang mulai menjamur di Indonesia kini tidak lagi luput dari pantauan fiskal. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap nilai tambah ekonomi yang dihasilkan di wilayah Indonesia, baik itu dalam bentuk layanan software tradisional maupun algoritma AI yang canggih, tetap memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Inge Diana Rismawanti menegaskan bahwa DJP tidak akan berhenti di sini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau perkembangan model bisnis digital yang semakin kompleks. “DJP akan terus mengikuti perkembangan teknologi untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha,” pungkasnya.

Kesimpulan: Menuju Ekosistem Digital yang Dewasa

Langkah DJP menunjuk Strava dan enam entitas lainnya merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia semakin serius dalam mengelola kedaulatan digitalnya. Pajak bukan sekadar instrumen pengumpul dana, melainkan juga alat untuk menciptakan struktur pasar yang sehat dan kompetitif. Dengan kontribusi yang telah menembus Rp 40 triliun, sektor digital kini telah bertransformasi menjadi salah satu pilar penting dalam penopang ekonomi bangsa.

Bagi Anda yang gemar berlangganan layanan premium, pastikan untuk selalu memeriksa rincian tagihan Anda. Partisipasi Anda dalam membayar pajak melalui platform-platform ini secara tidak langsung membantu percepatan pembangunan infrastruktur digital dan layanan publik lainnya di Indonesia. Mari kita sambut era ekonomi digital yang lebih transparan dan akuntabel.