Miris! Anggaran Riset Terjun Bebas, Banggar DPR Sebut Peneliti Hanya ‘Setor Muka’ Tanpa Inovasi Nyata

RadarLokal — Sebuah potret buram membayangi masa depan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Di tengah ambisi besar negara untuk bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru di kancah global, pilar utamanya yakni riset dan inovasi justru tampak sedang ‘dianaktirikan’. Sorotan tajam datang dari Senayan, di mana anggaran riset dilaporkan mengalami penyusutan drastis yang mengkhawatirkan.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, secara blak-blakan mengungkapkan keprihatinannya terhadap tren penurunan anggaran riset nasional. Fenomena ini bukan sekadar urusan angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi keberlanjutan inovasi yang seharusnya menjadi motor penggerak daya saing bangsa di tengah persaingan global yang kian kompetitif.

Baca Juga Gebrakan Transmart Full Day Sale: Berburu Rak Besi Berkualitas dengan Diskon Fantastis

Roda Inovasi yang Terpaksa Berhenti Berputar

Menurut Said, sejarah pendanaan riset di Indonesia menunjukkan tren yang sangat kontradiktif dengan cita-cita kemajuan. Jika dirunut ke belakang, alokasi dana untuk penelitian awalnya berada di angka yang cukup menjanjikan, yakni sekitar Rp 27 triliun. Namun, angka tersebut secara konsisten terus dipangkas dari tahun ke tahun tanpa ampun.

“Anggaran riset kita awalnya Rp 27 triliun, kemudian turun drastis menjadi Rp 21 triliun. Tidak berhenti di situ, angka tersebut merosot lagi ke Rp 10 triliun, lalu menyusut ke Rp 6,7 triliun, dan hari ini pagunya hanya tersisa Rp 4,7 triliun,” ungkap Said dalam sebuah rapat kerja bersama pemerintah yang berlangsung baru-baru ini. Penurunan yang nyaris menyentuh angka 80 persen dari total awal ini dianggap sebagai langkah mundur yang berbahaya bagi ekosistem inovasi teknologi nasional.

Baca Juga Melindungi Industri Nasional: Pemerintah Resmi Ketok Palu Bea Masuk Antidumping Kertas Karton asal Korea, Malaysia, dan Taiwan

Dampak dari minimnya suntikan dana ini bukan hanya dirasakan oleh lembaga penelitian, melainkan juga menyentuh aspek psikologis dan produktivitas para tenaga ahli. Said menyoroti fenomena menyedihkan di mana para peneliti kini seolah kehilangan panggung untuk berkarya secara maksimal.

Peneliti Hanya ‘Keluar Masuk Kantor’

Dengan dana yang sangat terbatas, ruang gerak untuk melakukan eksperimen, pengujian laboratorium, hingga hilirisasi produk riset menjadi sangat sempit. Said menggambarkan situasi ini dengan narasi yang cukup pedas, yakni para peneliti yang hanya sekadar datang dan pergi dari kantor tanpa melakukan sesuatu yang substantif.

“Cukup keluar masuk kantor dan di kantor nggak ngapa-ngapain. Padahal, kita memiliki sekitar 8.140 researcher (peneliti) yang sudah melakukan berbagai langkah awal riset penting,” tegas Said. Hal ini, menurutnya, merupakan pemborosan sumber daya manusia (SDM) yang luar biasa. Para intelektual terbaik bangsa seolah-olah dipaksa menjadi penonton di rumah sendiri karena tidak adanya ‘bahan bakar’ finansial untuk menjalankan riset mereka.

Baca Juga Transmart Full Day Sale 2026: Strategi Belanja Cerdas Dapatkan Peralatan Dapur Mewah Mulai Rp 70 Ribuan

Masalah lain yang muncul adalah terputusnya rantai penelitian. Riset bukanlah proses instan yang bisa selesai dalam satu malam. Ia adalah proses bertahap yang berkelanjutan. Ketika dana penelitian dihentikan di tengah jalan, maka seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya terancam sia-sia.

Risiko Kerugian Besar Akibat Riset yang Terputus

Said menjelaskan bahwa karakteristik riset membutuhkan kepastian pendanaan jangka panjang. Jika sebuah proyek penelitian berhenti karena anggaran yang tidak cair pada tahap kedua atau ketiga, maka peneliti harus memulai kembali dari nol di masa depan. Hal ini jelas menciptakan inefisiensi yang sangat besar bagi keuangan negara dan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan.

Baca Juga Komitmen Brantas Abipraya Tuntaskan Proyek Sekolah Rakyat Banjarbaru: Wujud Nyata Dedikasi Pendidikan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

“Betapa pentingnya anggaran riset dan inovasi bagi kita. Jika terputus di tengah jalan, maka peneliti harus balik lagi dari awal. Investasi waktu dan tenaga yang sudah dikeluarkan sebelumnya menjadi mubazir,” tambahnya. Padahal, melalui riset yang kuat, Indonesia sebenarnya bisa membangun fondasi industri nasional yang mandiri dan tidak melulu bergantung pada teknologi impor.

Said menekankan bahwa untuk membangkitkan sektor industri, diperlukan kolaborasi pentahelix yang solid. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan media menjadi kunci utama. Salah satu target jangka menengah yang diusulkan adalah meningkatkan rasio investasi riset nasional agar setidaknya mencapai 1-2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), setara dengan standar negara-negara maju di Asia Tenggara.

Baca Juga Ancaman Krisis Energi: Menko Airlangga dan Menteri UMKM Desak PLN Tuntaskan Pemadaman Bergilir

Klaim Pemerintah: Anggaran Justru Akan Ditambah di 2026

Di tengah kritikan pedas dari Banggar DPR, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan tanggapan yang lebih optimistis. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tetap menempatkan sektor riset sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional.

Bahkan, ia mengeklaim bahwa untuk tahun anggaran 2026, pemerintah berencana melakukan penambahan dana riset yang cukup signifikan. Menurut penjelasannya, dana riset yang semula dialokasikan sebesar Rp 8 triliun akan ditingkatkan menjadi kurang lebih Rp 12 triliun, atau ada penambahan sekitar Rp 4 triliun.

“Justru sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, anggaran untuk riset malah ditambah,” kata Prasetyo saat menghadiri acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta Convention Center. Penjelasan ini seolah ingin menepis kekhawatiran publik mengenai pengabaian sektor riset oleh pemerintah.

Menanti Realisasi dan Dampak Nyata bagi Masyarakat

Prasetyo Hadi juga memastikan bahwa besaran dana riset pada tahun mendatang tidak akan lebih rendah dari tahun berjalan saat ini. Meski demikian, ia meminta semua pihak untuk tetap fokus pada optimalisasi penggunaan dana yang tersedia sekarang sebelum melangkah lebih jauh ke rencana anggaran tahun depan.

“Untuk tahun sekarang kita selesaikan dulu penggunaannya dengan baik. Namun yang pasti, alokasi untuk tahun depan tidak akan kurang dari apa yang dialokasikan tahun ini,” tuturnya meyakinkan para praktisi sains dan industri yang hadir. Pernyataan ini memberikan sedikit angin segar, meski publik masih menunggu bagaimana mekanisme distribusi dan efektivitas dari tambahan anggaran tersebut nantinya.

Polemik antara penurunan anggaran yang disorot DPR dan klaim penambahan oleh pemerintah mencerminkan betapa krusialnya transparansi dalam pengelolaan dana kebijakan publik. Riset bukan sekadar beban biaya, melainkan investasi masa depan. Jika Indonesia ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap), maka keberanian untuk berinvestasi di bidang sains dan teknologi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.

Masyarakat kini menaruh harapan besar agar perdebatan mengenai angka-angka ini segera bermuara pada aksi nyata. Jangan sampai para peneliti unggul kita hanya menjadi saksi bisu kemajuan bangsa lain, sementara di negeri sendiri mereka terbelenggu oleh keterbatasan dana dan birokrasi yang rumit. Riset harus kembali menjadi jantung dari setiap kebijakan pembangunan di tanah air.