Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus Presiden Prabowo: Mampukah Selesaikan Sengkarut Upah dan PHK?
RadarLokal — Langkah strategis baru saja diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam merombak tatanan kebijakan nasional di sektor ketenagakerjaan. Pelantikan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh tidak hanya menjadi sekadar seremoni politik, melainkan sebuah sinyal kuat akan adanya pergeseran paradigma komunikasi antara penguasa dan rakyat kecil di istana.
Kehadiran sosok yang selama ini dikenal vokal menyuarakan hak-hak buruh di garda terdepan ini diharapkan mampu membawa perspektif yang lebih membumi. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global, penunjukan ini dipandang sebagai upaya rekonsiliasi sekaligus langkah pragmatis untuk meredam gejolak sosial yang kerap bersumber dari isu perut dan kesejahteraan pekerja.
Angin Segar di Istana: Said Iqbal dan Harapan Baru Kaum Buruh
Pelantikan Said Iqbal di Istana Negara bukan sekadar pengisian jabatan kosong. Ini adalah momen simbolik di mana suara dari pabrik-pabrik, ladang, dan sekolah-sekolah honorer kini memiliki saluran langsung ke telinga orang nomor satu di republik ini. Selama bertahun-tahun, kebijakan ketenagakerjaan sering kali dianggap terlalu berpihak pada pemilik modal, meninggalkan para pekerja dalam posisi tawar yang lemah.
Said Iqbal sendiri mengungkapkan bahwa alasannya menerima amanah besar ini berakar pada kesamaan platform perjuangan. Ia melihat adanya keberpihakan nyata dari Presiden Prabowo Subianto terhadap kaum marjinal, termasuk petani, nelayan, hingga guru honorer. Kepercayaan ini menjadi modal penting bagi Said untuk menyeimbangkan narasi pembangunan yang selama ini didominasi oleh sudut pandang makro-ekonomi yang kadang melupakan aspek kemanusiaan di level mikro.
Empat Persoalan Krusial: Warisan Masalah yang Menanti
Meski disambut dengan optimisme, jalan yang akan dilalui Said Iqbal dipastikan tidak akan mulus. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, telah mewanti-wanti adanya tugas berat yang menanti di meja kerja sang penasihat baru. Yahya menggarisbawahi setidaknya empat isu sensitif yang harus segera dicarikan jalan keluarnya agar stabilitas nasional tetap terjaga.
- Masalah Tenaga Kerja Asing: Penataan kembali regulasi pekerja asing agar tidak menggerus peluang kerja putra daerah.
- Sengkarut PKWT: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau sistem kontrak yang sering kali merugikan pekerja dalam jangka panjang karena minimnya kepastian kerja.
- Sistem Pengupahan: Kebijakan upah minimum yang setiap tahunnya selalu memicu ketegangan antara serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah.
- Badai PHK: Langkah mitigasi terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja yang masih terus menghantui industri manufaktur dan jasa di tanah air.
Yahya Zaini menekankan bahwa Said Iqbal harus mampu memberikan masukan yang orisinal dan komprehensif. Masukan ini sangat krusial, terutama terkait dengan rencana perubahan atau revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang selama ini menjadi pusat kontroversi di kalangan aktivis buruh.
Menyeimbangkan Suara Pemilik Modal dan Kelas Pekerja
Dalam keterangannya usai pelantikan, Said Iqbal melontarkan pernyataan menarik mengenai komposisi pemberi masukan di lingkaran presiden. Ia secara terbuka menyebutkan bahwa selama ini Presiden telah banyak mendapatkan perspektif dari sisi pemilik modal melalui tokoh-tokoh besar seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, hingga Rosan Roeslani.
“Selama ini masukan dari sisi pengusaha sudah sangat kuat. Yang dari buruh kan tidak ada,” ujar Said dengan nada retoris. Kehadirannya dimaksudkan untuk menutup celah komunikasi tersebut. Dengan adanya penasihat khusus dari latar belakang aktivis buruh, diharapkan kebijakan yang lahir nantinya tidak lagi timpang sebelah, melainkan mencerminkan keadilan bagi seluruh elemen produksi.
Transformasi Regulasi: Menuju Revisi UU Ketenagakerjaan yang Adil
Salah satu agenda besar yang kemungkinan besar akan dikawal oleh Said Iqbal adalah peninjauan kembali regulasi ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui, Omnibus Law atau UU Cipta Kerja telah menjadi titik api perselisihan yang panjang. Sebagai penasihat, Said memegang kunci untuk meyakinkan presiden bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan perlindungan sosial bagi pekerja.
DPR berharap masukan dari Said Iqbal bisa menjadi penyeimbang dalam proses legislasi di masa mendatang. Fokus utamanya adalah bagaimana menciptakan ekosistem investasi yang menarik namun tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Penciptaan lapangan kerja berkualitas, kesejahteraan pekerja, dan jaminan hari tua harus menjadi satu paket kebijakan yang tidak terpisahkan.
Tantangan Ekonomi Global dan Ketahanan Sektor Tenaga Kerja
Geopolitik dunia yang tidak menentu memberikan tekanan tambahan bagi ekonomi nasional. Kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok global sering kali berdampak langsung pada biaya produksi perusahaan di Indonesia. Dalam kondisi terjepit, PHK massal sering kali menjadi jalan pintas yang diambil oleh korporasi. Sebagai contoh nyata, kasus penutupan perusahaan di Depok yang berdampak pada ratusan karyawan menjadi pengingat bahwa kerentanan kerja adalah ancaman nyata.
Di sinilah peran Said Iqbal diuji. Ia dituntut tidak hanya menjadi penyambung lidah, tetapi juga arsitek solusi yang inovatif. Bagaimana pemerintah bisa memberikan insentif kepada perusahaan agar tetap mempertahankan pekerjanya di masa sulit, sekaligus memastikan bahwa hak buruh tetap terpenuhi tanpa membuat perusahaan bangkrut.
Kesimpulan: Harapan Besar di Pundak Sang Aktivis
Penunjukan Said Iqbal adalah sebuah eksperimen politik yang berani dari Presiden Prabowo. Ini membuktikan bahwa pemerintah ingin mendengar langsung dari sumber konflik, bukan hanya dari laporan-laporan birokrasi yang steril. Jika Said Iqbal berhasil menjalankan perannya dengan integritas, maka stabilitas industri di Indonesia bisa memasuki babak baru yang lebih harmonis.
Masyarakat kini menanti, apakah kehadiran tokoh buruh di dalam lingkaran kekuasaan ini akan benar-benar membawa perubahan nyata pada slip gaji dan keamanan kerja mereka, ataukah ini hanya sekadar strategi untuk meredam kritik di jalanan. Satu yang pasti, tugas berat telah menanti, dan seluruh mata rakyat kini tertuju pada setiap langkah yang diambil oleh sang penasihat khusus di istana.