Sinergi Fiskal dan Moneter: Dua Strategi Utama Purbaya dan Perry Warjiyo Redam Gejolak Rupiah

RadarLokal — Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan posisi mata uang Garuda, sebuah langkah strategis baru saja dilahirkan dari jantung ibu kota. Dalam sebuah pertemuan intensif yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Sabtu, 6 Juni 2025, otoritas tertinggi di bidang fiskal dan moneter Indonesia duduk bersama untuk merumuskan formula pertahanan bagi nilai tukar rupiah yang kian terhimpit.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci pengambil kebijakan ekonomi nasional, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta dipandu oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Agenda utamanya sangat jelas: mengevaluasi kondisi terkini dan menyepakati langkah-langkah konkret untuk menahan laju pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Baca Juga Eksklusif: Emiten Menara Grup Djarum (SUPR) Siap Go Private, Tawarkan Buyback Rp 45.000 per Saham

Sinkronisasi Kebijakan: Menyatukan Napas Fiskal dan Moneter

Koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bukan lagi sekadar formalitas birokrasi, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk menjaga napas ekonomi nasional. Perry Warjiyo menekankan bahwa sinkronisasi antara kebijakan fiskal yang dikelola pemerintah dan kebijakan moneter yang dipegang oleh bank sentral harus berjalan seirama tanpa adanya ego sektoral.

“Penguatan koordinasi fiskal-moneter ini adalah fokus utama kami saat ini. Kami ingin memastikan bahwa keduanya saling mendukung dan memperkuat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tujuannya satu, yakni menstabilkan nilai tukar rupiah agar tidak memberikan dampak negatif yang lebih luas bagi masyarakat,” ungkap Perry di hadapan para awak media.

Baca Juga Harga Cabai Kian ‘Pedas’ di Hari Idul Adha: Rawit Merah Tembus Rp 75 Ribu, Simak Daftar Harga Pangan Terkini

Menurut Perry, sinergi ini penting untuk memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa pemerintah dan bank sentral memiliki satu visi yang sama. Ketidakpastian global seringkali dipicu oleh persepsi pasar terhadap ketidaksolidan internal suatu negara, dan pertemuan ini menjadi bukti bahwa Indonesia tetap solid dalam menghadapi tantangan ekonomi makro.

Jurus Pertama: Memikat Modal Asing Melalui Daya Tarik Imbal Hasil

Strategi pertama yang disepakati adalah meningkatkan daya tarik instrumen keuangan dalam negeri guna menarik kembali arus modal asing (inflow). Perry Warjiyo mengakui bahwa kenaikan suku bunga di pasar internasional telah memicu fenomena outflow atau keluarnya dana asing dari pasar domestik, baik itu dari pasar saham maupun Surat Berharga Negara (SBN).

Baca Juga Jogja Financial Festival 2026: Belajar Strategi Bisnis dari ‘Si Anak Singkong’ dan Berburu Karier di Kota Pelajar

“Kenaikan bunga di luar negeri memang menjadi tantangan berat. Hal ini memicu keluarnya dana asing dari saham, SBN, dan juga instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Oleh karena itu, otoritas fiskal dan moneter sepakat untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi kita,” jelas Perry. Dengan imbal hasil yang lebih kompetitif, diharapkan para investor asing akan kembali melirik pasar Indonesia, yang pada gilirannya akan menambah pasokan dolar di dalam negeri dan memperkuat posisi rupiah.

Peningkatan imbal hasil ini akan dilakukan dengan perhitungan yang matang agar tetap menjaga keseimbangan antara daya tarik investasi dan beban biaya utang pemerintah. Fokusnya adalah menciptakan investasi asing yang berkelanjutan dan tidak hanya bersifat spekulatif sesaat.

Baca Juga Efisiensi Anggaran di Tengah Lonjakan Harga Minyak: Menilik Nasib WFH ASN di Tangan Purbaya Yudhi Sadewa

Jurus Kedua: Menjaga Likuiditas Melalui Pengelolaan Kas Negara

Langkah kedua yang tak kalah krusial adalah pengelolaan likuiditas di pasar keuangan dan perbankan. Dalam kesepakatan tersebut, moneter dan fiskal sepakat bahwa pengelolaan kas pemerintah akan tetap ditempatkan di Bank Indonesia. Namun, terdapat penyesuaian pada skema remunerasi atau bunga yang diberikan BI kepada pemerintah.

“Kami berkomitmen menjaga kecukupan likuiditas agar pasar uang dan perbankan tetap sehat. Caranya adalah dengan mematangkan pengelolaan kas pemerintah di BI, namun dengan peningkatan bunga remunerasi yang dibayarkan bank sentral kepada pemerintah. Ini memastikan operasi moneter tetap berjalan untuk menopang rupiah, sementara di sisi lain, operasi fiskal juga tetap terdukung secara finansial,” tambah Perry.

Baca Juga Akselerasi Ekonomi RI: Strategi Berani Pemerintah Picu Pertumbuhan 5,61% di Kuartal I-2026

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas di sektor perbankan, sehingga perbankan nasional memiliki ruang gerak yang cukup untuk tetap menyalurkan kredit tanpa terganggu oleh fluktuasi likuiditas perbankan yang berlebihan. Hal ini sangat penting untuk memastikan mesin ekonomi di sektor riil tetap berputar.

Realitas Mikro: Jeritan Pedagang Tahu dan Tempe

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dampak nyata dari pelemahan rupiah yang sudah merambah ke meja makan rakyat jelata. Nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh angka Rp 18.036 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat (5/6) telah memberikan tekanan hebat pada biaya produksi pangan.

Purbaya menceritakan pengalamannya menerima keluhan langsung dari para pengrajin tahu dan tempe. Sebagaimana diketahui, sebagian besar bahan baku kedelai di Indonesia masih berasal dari impor yang transaksinya menggunakan dolar AS. Ketika rupiah melemah, harga bahan baku melonjak tajam, sementara daya beli masyarakat terbatas.

“Pelemahan ini bukan sekadar angka di layar monitor perdagangan, tapi sudah terasa dampaknya di tingkat mikro. Pedagang tahu-tempe mengeluh keuntungannya tergerus habis. Mereka terpaksa menaikkan harga karena biaya produksi yang naik akibat impor kedelai. Dengan kebijakan baru ini, kami ingin rupiah kembali stabil agar ibu-ibu rumah tangga tidak lagi terbebani oleh kenaikan harga bahan pokok yang signifikan,” kata Purbaya dengan nada serius.

Optimisme Fundamental Ekonomi Nasional

Meskipun tekanan eksternal begitu kuat, Purbaya menegaskan bahwa fundamental ekonomi domestik Indonesia sebenarnya masih berada dalam kondisi yang sangat sehat. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inflasi yang terkendali menjadi modal utama untuk menghadapi gejolak pasar keuangan global.

Ia percaya bahwa sinkronisasi antara fiskal dan moneter akan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan pasar. “Jika kebijakan sudah menyatu dan terjadi sinergi penuh, pasar akan melihat keseriusan kita. Ini akan mengembalikan kepercayaan investor terhadap nilai rupiah. Kami optimis nilai tukar kita akan segera menunjukkan penguatan yang signifikan ke depannya,” tegasnya.

Purbaya juga sempat menyinggung pentingnya penggunaan mata uang lokal dalam transaksi domestik, termasuk di pelabuhan-pelabuhan internasional di Indonesia. Menurutnya, ketergantungan pada dolar dalam transaksi lokal hanya akan memperlemah posisi rupiah dan menyulitkan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, kampanye penggunaan rupiah sebagai stabilitas ekonomi nasional akan terus digalakkan.

Menatap Masa Depan Rupiah yang Lebih Tangguh

Kesepakatan antara Purbaya dan Perry ini diharapkan menjadi titik balik bagi pergerakan rupiah. Dengan dua jurus utama—penguatan daya tarik imbal hasil dan pengelolaan likuiditas yang presisi—pemerintah berupaya membangun benteng pertahanan yang lebih kuat terhadap guncangan eksternal.

Masyarakat kini menantikan implementasi nyata dari kebijakan tersebut. Stabilitas rupiah bukan hanya soal prestise mata uang di kancah internasional, melainkan tentang menjaga daya beli jutaan rakyat Indonesia, mulai dari pengusaha besar hingga penjual tahu-tempe di pasar tradisional. Koordinasi erat antara Senayan, Lapangan Banteng (Kemenkeu), dan Thamrin (BI) menjadi tumpuan harapan bagi ekonomi Indonesia yang lebih berdaya saing di masa depan.

Kini, bola panas ada pada implementasi di lapangan. Apakah sinkronisasi ini mampu membawa rupiah kembali ke level yang lebih wajar? Hanya waktu dan konsistensi kebijakan yang akan menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti, pemerintah tidak tinggal diam melihat mata uangnya dipermainkan oleh ketidakpastian global.